Program Andan Jejama BUMDes yang diluncurkan Pemkab Pesawaran bersama Kejari Pesawaran diarahkan untuk memperkuat usaha desa, memperluas pemasaran produk lokal, dan mencegah penyimpangan melalui pendampingan hukum.
PESAWARAN – Pendampingan hukum dan penguatan tata kelola usaha desa menjadi fokus program Andan Jejama Badan Usaha Milik Desa (AJB) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Senin (16/11/2026). Program ini diarahkan untuk mendorong usaha desa berkembang sekaligus mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan bisnis.
Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian mengatakan, kolaborasi pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum tersebut diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi ini hadir dengan visi mewujudkan masyarakat yang produktif demi mendukung kesejahteraan dan kemandirian desa, serta mendorong BUMDes yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di era modern,” ujar Nanda.
Menurut dia, program AJB juga diharapkan menjadi wadah untuk menampung sekaligus memasarkan berbagai komoditas lokal, baik hasil pertanian maupun produk olahan masyarakat. Dengan dukungan pemasaran yang lebih terarah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
“Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan. BUMDes berkembang, dan masyarakat sebagai pilar utamanya adalah pihak yang paling mendapatkan keuntungan serta kesejahteraan,” tegasnya.
Dari sisi pengawasan, Kepala Kejari Pesawaran Umi Kalsum menekankan bahwa pengembangan BUMDes harus disertai pengelolaan usaha yang tertib dan bertanggung jawab. Menurutnya, lembaga ekonomi desa memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Pengelolaan BUMDes harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Umi.
Ia menjelaskan, peran kejaksaan tidak terbatas pada penindakan terhadap pelanggaran hukum. Kejaksaan juga mengutamakan langkah pencegahan melalui penerangan dan pendampingan hukum agar pengelola BUMDes memahami aturan dalam menjalankan usaha.
Umi menitipkan lima hal yang perlu menjadi perhatian pengurus BUMDes, yakni memperkuat tata kelola organisasi, memastikan keuangan dikelola secara akuntabel, mencegah penyimpangan, mengembangkan potensi usaha, serta membangun budaya sadar hukum.
“Kita perlu membangun paradigma bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Diperlukan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, ABPEDNAS, pengelola BUMDes, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan BUMDes,” pungkasnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat BUMDes tidak hanya tumbuh sebagai unit usaha, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa yang dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Keterlibatan pemerintah desa, pengelola usaha, masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting agar program AJB berjalan berkelanjutan. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara