MOROWALI – Pemerataan akses internet di kawasan kepulauan dan pedalaman menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dalam menentukan prioritas pembangunan digital. Ketersediaan jaringan yang belum merata di sejumlah desa dinilai perlu menjadi perhatian sebelum anggaran teknologi informasi diarahkan pada pengadaan perangkat visual di pusat kota.
Kepala Bidang (Kabid) Informatika Komunikasi Publik (IKP) Kabupaten Morowali, Albakarah Firmansyah, menyampaikan hal tersebut pada Senin (16/11/2026). Ia menyoroti rencana pengadaan dua unit videotron luar ruang senilai Rp3,2 miliar yang dikaitkan dengan pembangunan ekosistem kota cerdas (smart city) dan pengembangan layanan darurat 112.
Menurut Albakarah, pembangunan pemerintahan digital tidak cukup diukur dari keberadaan perangkat teknologi yang terlihat di ruang publik. Kesiapan jaringan telekomunikasi, integrasi data antarlembaga, serta kemudahan masyarakat mengakses layanan melalui telepon seluler justru menjadi fondasi penting.
Ia menilai keterbatasan sinyal seluler dan akses internet stabil di sejumlah desa kepulauan dan pedalaman perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan urutan belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jika pengadaan perangkat di pusat kota lebih diutamakan, pemerataan manfaat transformasi digital dikhawatirkan tidak berjalan seimbang.
“Tanpa fondasi integrasi sistem informasi yang matang di balik layar, pengadaan perangkat keras visual di ruang terbuka hanya akan menjadi etalase teknologi yang bersifat kosmetik. Layanan panggilan darurat 112 maupun informasi ketersediaan ruang rawat rumah sakit jauh lebih efektif apabila terhubung langsung ke sistem pesan singkat darurat dan portal daring yang responsif,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya memastikan infrastruktur dan sistem pendukung tersedia agar layanan digital benar-benar dapat digunakan masyarakat. Bagi desa yang masih menghadapi kendala jaringan, penguatan konektivitas menjadi kebutuhan mendasar sebelum berbagai layanan berbasis internet dapat dimanfaatkan secara optimal.
Albakarah juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap penggunaan anggaran publik agar investasi teknologi memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Untuk itu, Evaluasi terhadap skala prioritas belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) daerah menjadi krusial agar anggaran publik benar-benar menghasilkan lompatan efisiensi birokrasi, bukan sekadar modernisasi tampilan fisik di jalan protokol,” tutur Albakarah.
Dengan demikian, pengembangan kota cerdas di Morowali perlu memperhatikan kondisi wilayah secara menyeluruh, termasuk desa-desa yang belum menikmati konektivitas memadai. Pemerataan jaringan, keterhubungan sistem informasi, dan kemudahan akses layanan publik menjadi aspek penting agar transformasi digital tidak hanya terlihat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah perdesaan. []
Redaksi02
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara