Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Sebanyak 10 asosiasi desa menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat pembangunan desa, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan usai pertemuan antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan perwakilan organisasi desa di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Kesepakatan itu menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Juru bicara 10 asosiasi sekaligus Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Wargiyati, mengatakan organisasi desa siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dari desa sebagaimana arah kebijakan Asta Cita Presiden.
“Kami selanjutnya mendukung penuh pelaksanaan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia Menteri Desa dan PDT sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan pembangunan daerah tertinggal,” kata Wargiyati, sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa, (23/06/2026).
Selain PAPDESI, dukungan juga datang dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih (APDESI Merah Putih), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPDI, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), serta Gerakan Masyarakat Peduli Desa (GEMA Desa).
Menurut para perwakilan asosiasi, program MBG berpotensi meningkatkan kualitas gizi masyarakat desa, khususnya bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, lanjut usia, dan warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru melalui penguatan rantai pasok pangan berbasis desa.
Sementara itu, KDKMP dipandang sebagai instrumen penggerak ekonomi desa yang dapat memperluas akses usaha masyarakat, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta membantu mengurangi ketergantungan warga terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.
“Pembangunan KDKMP telah dan akan menyediakan bahan pokok secara murah dan terjangkau bagi masyarakat desa, perluasan lapangan kerja bagi warga desa, serta peningkatan akses ekonomi masyarakat desa dalam memutus rantai pihak rentenir,” tegas Wargiyati.
Asosiasi desa juga mengusulkan agar KDKMP menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pupuk, sarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan hingga layanan kesehatan. Mereka meminta pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola MBG maupun KDKMP agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Kemendes PDT menyampaikan bahwa program MBG dan KDKMP telah mendorong munculnya berbagai desa tematik serta membuka peluang kerja baru melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Dukungan dari berbagai organisasi desa diharapkan memperkuat implementasi kedua program nasional tersebut sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
