Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TANGERANG – Penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) berbasis desa terus diperluas. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama International Organization for Migration (IOM) memperkuat kapasitas Satuan Tugas Pendamping Nasional Desa Migran Emas (DEMIMAS) melalui Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers atau ToT) yang digelar di Tangerang pada 22-23 Juni 2026.
Pelatihan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam mencegah pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta meningkatkan kualitas pendampingan bagi calon PMI dan keluarganya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan KP2MI, M. Fachri, mengatakan transformasi sistem pelindungan PMI harus dimulai dari desa karena wilayah tersebut menjadi titik awal lahirnya keputusan migrasi masyarakat.
“Pelindungan PMI bukan sekadar urusan penempatan tenaga kerja. Ini adalah upaya negara menjaga martabat warga negara Indonesia. Kita sedang membangun perubahan paradigma, dari pendekatan yang bersifat parsial menuju tata kelola migrasi yang menyeluruh, dimulai dari desa sebagai garda terdepan,” tegasnya.
Menurut Fachri, Program Desa Migran Emas merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program tersebut dirancang menjadi pusat edukasi, pemberdayaan ekonomi, literasi migrasi aman, serta penguatan kapasitas desa dalam mengelola risiko migrasi.
Hingga 2026, tercatat sebanyak 756 Desa Migran Emas telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 669 desa yang telah ditetapkan dan 87 desa usulan baru yang sedang diproses.
Fachri menilai desa memiliki posisi strategis dalam menekan praktik migrasi ilegal karena menjadi lokasi pertama masyarakat memperoleh informasi sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat desa mengambil keputusan migrasi tanpa pendampingan dan informasi yang benar. Negara harus hadir lebih awal, bahkan sebelum seseorang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Desa harus menjadi pusat informasi, pusat pelindungan, sekaligus pusat pemberdayaan,” ujarnya.
Dalam kegiatan yang melibatkan KP2MI dan IOM tersebut, peserta mendapatkan penguatan pada lima aspek utama, yakni pemahaman kebijakan Desa Migran Emas, siklus migrasi dan pelindungan PMI, tata kelola migrasi tingkat desa, integrasi isu PMI dalam pembangunan desa, serta penyusunan langkah tindak lanjut program secara berkelanjutan.
Program ini juga menjadi bagian dari kerja sama strategis KP2MI dan IOM yang selama 2025-2026 mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan reintegrasi, psychosocial first aid yang diterjemahkan sebagai pertolongan pertama psikososial, pengelolaan data PMI di tingkat desa, literasi keuangan, hingga pendampingan korban TPPO.
“Negara tidak dapat bekerja sendiri. Pelindungan PMI harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, mitra internasional, hingga keluarga pekerja migran itu sendiri. Semakin kuat ekosistem yang kita bangun, semakin kecil ruang bagi praktik eksploitasi dan migrasi nonprosedural,” tukasnya.
Pelatihan tersebut diharapkan mampu menghasilkan fasilitator yang dapat menularkan pengetahuan kepada satuan tugas di tingkat desa, sehingga Desa Migran Emas berkembang menjadi model tata kelola migrasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sebagaimana diberitakan Lingkartv, Senin, (22/06/2026). Melalui pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan perlindungan, pemberdayaan sosial ekonomi, dan kesejahteraan PMI beserta keluarganya dari tingkat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
