Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KARO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong pembenahan tata kelola kawasan wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk di Desa Doulu dan Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. Langkah tersebut dilakukan untuk menghapus praktik pungutan liar sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan melalui penerapan sistem layanan terpadu dan pengembangan pusat usaha masyarakat.
Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo segera menerapkan sistem one stop service di kawasan wisata tersebut. Kebijakan itu muncul setelah beredarnya video dugaan pungutan liar yang viral serta hasil pertemuan dengan para pelaku usaha pemandian air panas di kawasan Sidebuk-debuk.
Menurut Bobby, sistem layanan terpadu akan memudahkan wisatawan karena seluruh akses dapat diperoleh melalui satu mekanisme pembayaran yang disepakati bersama oleh pengelola.
“Finalnya,sudah disampaikan sama pak bupati Karo, nanti disitu akan dibuka sistem one stop service. Jadi para pengusaha sudah kumpul, hasilnya, bayar dimanapun bisa all access. kalau sudah sepakat seperti itu, tolong segera diterapkan sesegara mungkin yang pasti untuk pungli atau retribusi tidak ada lagi,” terangnya, sebagaimana dilansir Tribun Medan, Selasa, (23/06/2026).
Selain membenahi sistem pelayanan wisata, Pemprov Sumut juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui pembangunan pusat oleh-oleh dan food court yang nantinya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Namun, tadi saya minta untuk masyarakat yang selama ini tergantung hidup dari retribusinya, nanti akan kita coba bantu untuk bangun pusat oleh-oleh atau foodcourt yang akan dikelola langsung oleh masyarakat di sana. Seperti Bumdes dan segala macamnya nanti akan kita bangun di sana,” ucapnya.
Bobby menegaskan praktik pungutan di luar ketentuan sudah tidak relevan dengan upaya pengembangan sektor pariwisata yang profesional dan berdaya saing.
“Enggak usah ada kutipanlah, saya rasa itu ga zamannya lagi. Kalau memberikan fasilitas, pasti masyarakat ikhlas membayarnya,” jelasnya.
Ia juga berencana mengumpulkan kepala daerah yang memiliki destinasi wisata untuk menyamakan langkah dalam menghapus pungutan liar dan memperkuat kualitas layanan wisata di berbagai daerah.
“Nanti akan kita coba (panggil) satu- satu ya. Kalau satu-satu gini Pasti akan susah. Nanti, akan coba sampaikan bapak presiden juga selalu sampaikan pariwisata selalu jadi yang sangat baik bagi daerah nanti ini tolong wisatanya itu jangan cuman orang mau lihat harus langsung bayar kalau bayar fasilitas silahkan kita akan coba secara keselurhan,” jelasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Sidebuk-debuk, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa melalui pengelolaan usaha wisata yang lebih tertata dan berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
