Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LOMBOK BARAT – Polemik penurunan kuota bantuan pangan (Bapang) di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu sorotan tajam dari pemerintah desa yang menilai adanya ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi riil di lapangan. Persoalan ini mencuat setelah beberapa desa mengalami pemangkasan signifikan jumlah penerima bantuan beras dan minyak goreng yang bersumber dari Perum Bulog.
Sejumlah kepala desa menilai kebijakan penurunan kuota tersebut tidak transparan dan berpotensi merugikan masyarakat miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan. Salah satu yang paling menonjol terjadi di Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, yang mengalami penurunan jumlah penerima secara bertahap dalam dua tahun terakhir.
Kepala Desa Gapuk Nurdin menegaskan pihaknya mempertanyakan validitas data yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan pangan, karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat di wilayahnya.
“Di saat desa-desa lain kuotanya justru naik drastis antara 15 hingga 30 persen, kenapa Desa Gapuk yang terjun bebas? Dari yang tadinya seribuan lebih penerima, turun menjadi 900, lalu merosot lagi hingga kisaran 800-an. Ada apa ini?” tegas Kades Gapuk Nurdin, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi bertahap dari sekitar seribu lebih penerima menjadi 900 orang, lalu kembali berkurang hingga sekitar 800 orang pada tahun berjalan. Pihak desa telah meminta penjelasan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lobar, namun belum mendapatkan kejelasan data yang dianggap valid.
“Saya sudah ke Dinas Sosial untuk mencari kepastian data ini, cuma tidak ada sumber daya yang valid,” ujarnya.
Nurdin menilai ketidaksinkronan data tersebut berdampak langsung pada masyarakat miskin yang kehilangan akses bantuan pangan. Ia mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap basis data penerima bantuan, termasuk mekanisme pembaruan data yang digunakan sebagai acuan distribusi bantuan dari Perum Bulog.
“Saya menuntut jawaban yang rasional dan berbasis data objektif. Jika bulan depan tidak ada kejelasan atau jawaban yang masuk akal, saya secara tegas akan menolak bantuan tersebut,” ancamnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial PPPA Lobar Arief Suryawirawan mengakui adanya protes dari sejumlah desa terkait penurunan kuota bantuan pangan. Ia menyebutkan bahwa data bantuan sosial, termasuk bantuan pangan non tunai, selama ini bersifat top-down dari pemerintah pusat langsung ke Perum Bulog tanpa proses verifikasi daerah.
“Kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi kenapa desa ini dapat sekian dan desa itu dapat sekian. Data ini kan top-down dari pusat langsung ke Bulog, lalu tiba-tiba dibagikan di lapangan tanpa ada proses re-check atau validasi nama-nama penerima,” ujarnya sebagaimana diberitakan Suara NTB, Senin (19/06/2026).
Arief juga menyoroti belum jelasnya mekanisme penentuan kuota bantuan di tiap wilayah, yang berdampak pada kebingungan tidak hanya di tingkat dinas, tetapi juga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurutnya, Dinsos PPPA Lobar mendorong adanya sistem verifikasi berkala serta keterbukaan data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan Perum Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan diharapkan dapat memperjelas mekanisme distribusi ke depan.
Pemerintah daerah berharap polemik ini dapat segera diselesaikan melalui perbaikan sistem pendataan dan transparansi kuota bantuan, agar distribusi bantuan pangan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa menimbulkan gejolak di tingkat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
