Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Percepatan verifikasi data penerima bantuan menjadi kunci utama keberhasilan program bedah rumah yang ditargetkan menyentuh 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh proses verifikasi selesai pada Juni agar pekerjaan fisik dapat dipacu hingga tuntas paling lambat November 2026.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah kini memasuki tahap krusial. Dari target 400 ribu unit RTLH secara nasional, sekitar 300 ribu unit telah masuk proses verifikasi untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengatakan proses verifikasi menjadi fondasi penting sebelum pelaksanaan pembangunan di lapangan dilakukan secara masif.
“Sekarang total yang sudah kita instruksikan untuk diverifikasi sekitar 300.000 unit dari total 400.000 unit. Mudah-mudahan bulan Juni ini seluruh instruksi verifikasi bisa selesai,” ujar Fitrah Nur, sebagaimana diberitakan Supernews, Jumat (12/06/2026).
Menurutnya, tahapan verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan, sementara pekerjaan fisik diproyeksikan berlangsung selama tiga bulan berikutnya.
“Kami memperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar dua bulan dan pelaksanaan fisik sekitar tiga bulan,” tambah Fitrah.
Data Kementerian PKP menunjukkan realisasi fisik program perbaikan RTLH hingga awal Juni 2026 baru mencapai 13,51 persen. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis target penyelesaian pada Oktober hingga November 2026 dapat tercapai seiring rampungnya proses administrasi dan verifikasi penerima bantuan.
Melalui skema BSPS, pemerintah memberikan bantuan stimulan untuk pembelian material bangunan serta sebagian kebutuhan tenaga kerja. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang menempati rumah dengan kondisi atap, lantai, dan dinding yang tidak layak, termasuk hunian yang belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program tersebut juga diharapkan memberi dampak ekonomi di tingkat desa. Penyaluran bantuan mendorong peningkatan transaksi di toko material lokal, membuka peluang kerja bagi tukang bangunan setempat, serta memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan rumah swadaya.
Keberhasilan program juga bergantung pada peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang mendampingi masyarakat mulai dari proses administrasi hingga pengawasan pembangunan. Dukungan pemerintah daerah dalam sinkronisasi data penerima bantuan dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Dengan verifikasi yang ditargetkan selesai pada bulan ini, Kementerian PKP berharap pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung serentak di berbagai daerah sehingga target perbaikan 400 ribu RTLH pada akhir 2026 dapat direalisasikan sesuai jadwal. []
Redaksi02 | Nadiya.
