Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PURWOREJO – Harapan peternak telur bebek untuk memperoleh pasar yang lebih luas melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya terwujud. Hingga kini, hasil produksi peternak lokal belum terserap optimal oleh dapur-dapur MBG karena masih terkendala rantai distribusi yang panjang dan minimnya kerja sama langsung dengan penyedia layanan program tersebut.
Kondisi tersebut membuat peternak menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, harga pakan terus meningkat, sementara di sisi lain harga jual telur bebek mengalami penurunan hingga berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Akibatnya, keberlangsungan usaha peternakan rakyat terancam.
Salah seorang peternak bebek, Abdullah, mengatakan para peternak saat ini tengah mengalami kesulitan akibat ketidakseimbangan antara biaya produksi dan pendapatan yang diterima.
“Para peternak telur bebek hari ini memang sedang dilanda keresahan. Kemarin persoalannya harga pakan yang terus naik, sementara harga telur justru turun ke titik yang sangat rendah, kalau seperti ini kami bisa gulung tikar,” kata Abdullah, sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa, (09/06/2026).
Menurut Abdullah, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan peternak di Kabupaten Purworejo, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telur bebek kualitas super masih dapat dijual sekitar Rp2.000 per butir ketika produk tersebut terserap dalam menu kering MBG.
“Turunnya cukup banyak. Dulu telur super bisa mencapai Rp 2.000 per butir. Sekarang ketika pakan naik, harga di tingkat pedagang rata-rata hanya Rp 1.600. Jelas itu jauh di bawah HPP,” ujarnya.
Ia berharap dapur MBG maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menjadi mitra strategis dalam menyerap hasil produksi peternak sehingga harga telur lebih stabil dan usaha peternakan tetap bertahan.
“Hari ini harapan kami, dapur-dapur UMKM maupun dapur MBG mampu menjadi penyerap telur bebek sehingga harga bisa lebih stabil dan peternak tidak terus dirugikan,” katanya.
Namun, Abdullah menilai mekanisme distribusi yang berjalan saat ini masih didominasi pemasok atau pedagang perantara sehingga keuntungan yang diterima peternak menjadi lebih kecil.
“Kalau ada yang membeli, biasanya melalui pemasok. Pemasok itu bukan peternak, melainkan semacam tengkulak atau pedagang. Akhirnya harga yang diterima peternak tetap rendah,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong terbentuknya pola kemitraan langsung antara peternak dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar rantai pasok dapat dipersingkat dan kedua belah pihak memperoleh manfaat yang lebih besar.
“Yang kami inginkan adalah memotong rantai pasok. Kalau peternak bisa langsung memasok ke dapur MBG, maka kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan, jadi tidak lewat pihak ketiga,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo, menyatakan bahwa penggunaan pemasok lokal telah menjadi bagian dari komitmen yang wajib dipenuhi yayasan pengelola SPPG. Menurutnya, Program MBG dirancang tidak hanya untuk menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah.
Harsono memperkirakan kebutuhan telur untuk seluruh dapur MBG di Purworejo dapat mencapai sekitar 414.000 butir per pekan apabila seluruh dapur beroperasi sesuai rencana.
“Kami memahami ada orientasi bisnis dalam pelaksanaannya, tetapi jangan sampai melupakan tujuan utama program ini. Yang ingin dibangun adalah manfaat bersama.”
“Petani mendapatkan pasar, peternak mendapatkan pembeli, nelayan mendapatkan kepastian serapan hasil tangkapannya, dan masyarakat mendapatkan makanan bergizi,” ujarnya.
Dengan potensi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG, peternak berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memfasilitasi kemitraan langsung agar produk lokal lebih mudah terserap dan kesejahteraan peternak rakyat dapat meningkat. []
Redaksi02 | Nadiya.
