Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penggerak ekonomi desa dengan memperkuat keterlibatan petani, peternak, koperasi desa, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok dapur MBG di seluruh wilayah Lampung.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapenbi) Provinsi Lampung periode 2025-2030 di Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026). Pemprov Lampung menilai program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa.
Rahmat Mirzani Djausal mengatakan program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi berkualitas sekaligus menciptakan perputaran ekonomi baru di kawasan pedesaan.
“Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena itu, kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, gagasan MBG telah lama menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Ia menjelaskan sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung pada sektor pertanian sehingga fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan singkong kerap memengaruhi tingkat kesejahteraan petani.
“Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat,” katanya.
Saat ini, lebih dari seribu dapur MBG telah terbentuk di Lampung dan mulai menyerap tenaga kerja serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa. Pemprov Lampung juga mendorong terbentuknya ekosistem yang terintegrasi antara dapur MBG, koperasi desa, petani, peternak, hingga UMKM lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas.
“Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi dari bawah,” ujarnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov Lampung berencana memperkuat kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku ekonomi lokal di seluruh kabupaten/kota.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung terhadap percepatan program MBG. Ia menilai program tersebut memiliki dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperluas peluang ekonomi kerakyatan.
“Program ini memiliki dampak ekonomi luar biasa. Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa,” ucapnya.
Tengku menegaskan keberhasilan MBG bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, hingga masyarakat desa.
“Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Gapenbi Alven Sony menyebut ribuan dapur MBG yang telah berdiri di berbagai daerah merupakan hasil investasi para mitra yang dibangun secara mandiri tanpa menggunakan dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Program ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Pelantikan pengurus Gapenbi Lampung diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjadikan MBG sebagai penggerak pembangunan sumber daya manusia sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi desa, sebagaimana diberitakan Tempo, Kamis, (21/05/2026). []
Redaksi02 | Nadiya.
