Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PALU – Kritik terhadap rencana pembangunan industri di Desa Siniu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), mencuat dalam peringatan Hari Bumi 2026, saat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai proyek tersebut berpotensi mengancam kawasan pangan dan ekosistem pesisir.
Sorotan itu disampaikan dalam aksi yang digelar di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, Kamis (23/04/2026), oleh Barisan Lawan Sistem (Balas) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil. Dalam momentum tersebut, WALHI Sulteng mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Manajer Kampanye dan Media WALHI Sulteng, Wandi, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dan pertambangan telah berdampak langsung pada masyarakat.
“Di Morowali Utara tepatnya di Bungku Barat ada 1.900 orang yang terpapar Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA),” jelas Wandi, sebagaimana diberitakan Tribun Palu, Kamis, (23/04/2026).
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi energi di wilayah Sulteng, di mana produksi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mencapai sekitar 5.000 megawatt, namun mayoritas dimanfaatkan untuk kepentingan industri.
“Rakyatnya masih sering mengalami lampu padam bahkan hanya mendapatkan polusi udara dari aktivitas pertambangan itu,” tambahnya lagi.
Selain itu, krisis air bersih juga disebut menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Rakyat juga mengalami krisis air bersih,” kata Wandi.
Kritik tajam turut diarahkan kepada Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, terkait rencana pembangunan industri yang diklaim ramah lingkungan di Desa Siniu, Parimo. WALHI menilai proyek tersebut justru berisiko merusak kawasan pesisir serta mengganggu keberlanjutan pangan masyarakat lokal.
“Lalu lalang tongkang yang bawa nikel itu akan merusak wilayah pesisir di Parigi Moutong. Kami pastikan, Anwar Hafid itu hanya pembohongan secara publik,” tegasnya.
Menurut WALHI Sulteng, kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperparah krisis ekologis, termasuk polusi udara, deforestasi, dan degradasi wilayah pesisir.
Aksi tersebut juga menampilkan berbagai simbol krisis lingkungan sebagai bentuk peringatan terhadap kondisi bumi yang semakin tertekan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. []
Redaksi02 | Nadiya.
