Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BENER MERIAH – Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyalurkan bantuan logistik dan sosial kepada penyintas bencana hidrometeorologi di hunian sementara (huntara) Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.
Bantuan yang disalurkan pada Senin (20/4/2026) tersebut mencakup 222 paket perlengkapan dapur dan makan serta dua unit toren air berkapasitas 2.000 liter. Distribusi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memperkuat ketahanan sosial warga terdampak yang masih tinggal di huntara.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kondisi penyintas di Desa Tunyang menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
“Ini (huntara) luar biasa saya enggak banyak melihat yang seperti ini. Sangat rapi dan mereka juga terlihat sekali wajah masyarakat jauh beda waktu kita dua bulan lalu datang, mereka menangis, di sini mereka sudah tersenyum tertawa,” kata Tito, sebagaimana dilansir Gerbang Patriot, Selasa (21/04/2026).
Selain bantuan logistik, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan lanjutan berupa jaminan hidup (jadup) sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan. Kemudian, bantuan isi hunian senilai Rp3 juta serta bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga.
Program bantuan tersebut dirancang untuk menjaga keberlangsungan hidup penyintas selama masa transisi dari huntara menuju hunian tetap (huntap). Pemerintah juga tengah mempercepat proses pembangunan huntap dengan dua skema, yakni pembangunan di lokasi semula (in-situ) dan pembangunan terpusat dalam kawasan komunal.
Tito menegaskan pentingnya percepatan pendataan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah agar pembangunan huntap dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan warga.
“Jadi saya memerlukan data itu secepat mungkin. Nanti tolong (mereka) didatangi, Bapak Bupati, apa pilihan dari warga-warga,” ujarnya.
Menurutnya, validitas data menjadi faktor kunci dalam menentukan pola pembangunan hunian tetap agar proses relokasi dan pemulihan berjalan efektif tanpa memperpanjang masa tinggal warga di huntara.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari evaluasi langsung pemerintah terhadap progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, khususnya dalam memastikan layanan dasar dan fasilitas publik bagi penyintas telah terpenuhi dengan baik. []
Redaksi02 | Nadiya.
