SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi mulai mengandalkan data riil dari desa sebagai dasar utama percepatan penanganan stunting, dengan melibatkan langsung Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam perumusan kebijakan.
Langkah tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, Andreas, bersama Forum KPM di Pendopo Sukabumi, Rabu (15/4/2026), sebagai upaya memperkuat intervensi berbasis kondisi lapangan.
Ketua Forum KPM Kabupaten Sukabumi, Timan Sutiman, menegaskan bahwa pihaknya membawa data faktual yang dihimpun langsung dari masyarakat desa sebagai acuan penting dalam penanganan stunting.
“Kami hadir membawa data yang benar-benar terjadi di desa. Ini penting agar intervensi yang dilakukan tidak meleset dari sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, peran KPM tidak hanya sebatas pendampingan, tetapi juga melakukan pendataan rinci terhadap anak-anak berisiko stunting. Jangkauan kader hingga tingkat desa dinilai menjadi kekuatan utama dalam mendeteksi persoalan gizi sejak dini.
Sementara itu, Wabup Sukabumi menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia menyebut pendekatan pentahelix sebagai strategi utama dalam mempercepat penurunan angka stunting di wilayahnya.
“Data dari KPM ini sangat penting dan akan kami jadikan dasar dalam menentukan langkah kebijakan yang lebih tepat dan terarah,” tegasnya.
Pemkab Sukabumi memastikan seluruh data dan rekomendasi dari KPM akan ditindaklanjuti menjadi program konkret di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.
Dengan penguatan peran kader di tingkat desa serta kebijakan berbasis data, penanganan stunting di Sukabumi ditargetkan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara