Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SUMBAWA BESAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mempercepat digitalisasi program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai langkah strategis menghadapi tingginya risiko bencana di seluruh desa di wilayah tersebut.
Transformasi ini ditandai dengan pembentukan Tim Penilai Destana melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Sumbawa Nomor 387 Tahun 2026, sekaligus menjadikan Sumbawa sebagai daerah pertama di NTB yang memiliki tim penilai resmi untuk mengukur ketangguhan desa secara sistematis.
Langkah tersebut diperkuat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Fasilitator Penilaian Destana yang digelar di Sumbawa Besar pada Kamis (9/4/2026).
“Kami ingin memastikan penilaian Destana tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar terukur dan berdampak,” tegas salah satu anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Kegiatan ini melibatkan 33 peserta lintas sektor, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga fasilitator teknis dan administrator Sistem Informasi Kebencanaan (SIK). Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem ketangguhan desa yang inklusif.
“Ketangguhan desa tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, harus kolaboratif lintas sektor,” ungkapnya.
Urgensi program semakin menguat setelah seluruh 157 desa di Sumbawa teridentifikasi memiliki potensi risiko bencana, mulai dari banjir, kekeringan, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Semua desa kita punya potensi risiko bencana, sehingga tidak ada pilihan selain memperkuat kesiapsiagaan dari tingkat desa,” katanya.
Dalam Bimtek tersebut, peserta dibekali pemahaman terkait Instrumen Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), mekanisme verifikasi, hingga penggunaan aplikasi Siaga NTB dalam sistem SIK sebagai platform digital pengelolaan data kebencanaan.
Pendekatan berbasis data dinilai mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan dalam penanganan bencana. “Pendekatan digital membuat data lebih valid, cepat, dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan,” jelasnya.
Lebih lanjut, program Destana kini mulai diintegrasikan ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa, sehingga pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari kewajiban tata kelola pemerintahan desa.
“Destana ke depan bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban yang harus desa penuhi,” ujarnya.
Salah satu peserta, Amir Ali, menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam pembangunan desa tangguh. “Transformasi menuju desa tangguh harus adaptif, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi agar berdampak nyata,” jelasnya.
Dengan pendekatan digital dan kolaboratif, Pemkab Sumbawa berharap seluruh desa mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta meminimalkan dampak bencana di masa mendatang. []
Redaksi02 | Nadiya.
