Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
LHOKSUKON – Penyintas banjir di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terpaksa masih bertahan di sisa rumah rusak akibat banjir yang terjadi pada 26 November 2025, meski hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun namun belum sepenuhnya layak huni karena keterbatasan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.
Kondisi ini membuat sebagian warga belum dapat menempati huntara yang dibangun di atas lahan terdampak banjir atau dikenal sebagai konsep insitu. Dari total 56 unit huntara yang tersedia, sebanyak 17 unit dilaporkan masih kosong karena belum teraliri listrik hingga saat ini.
Salah seorang penyintas, Hendra Saputra, mengungkapkan bahwa ia bersama keluarga masih bertahan di bagian rumah yang tersisa karena belum bisa pindah ke huntara.
“Lihat itu, kita bertahan di bagian dapur. Sedangkan depan rumah sudah hancur. Belum bisa pindah ke huntara, karena fasilitasnya belum lengkap arus listrik,” kata Hendra.
Penyintas lainnya, Hajidah, juga menyampaikan hal serupa. Ia mengaku belum berani menempati huntara yang disiapkan untuk keluarganya karena belum tersedia aliran listrik.
“Lihat ini, belum ada listriknya,” sebutnya.
Ia menambahkan, kondisi rumah yang ditempati saat ini cukup mengkhawatirkan karena berada di tepi sungai dan berpotensi amblas sewaktu-waktu.
“Khawatir juga, takutnya nanti amblas, karena letaknya di pinggir sungai. Tapi mau bagaimana lagi, kita sabar sajalah menunggu kapan Huntara diserahkan,” ujarnya.
Selain listrik, persoalan lain juga muncul pada ketersediaan air bersih bagi warga yang sudah menempati huntara. Kepala Desa (Kades) Lancang Barat, Kamaruzzaman, menyebutkan fasilitas sumur yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan seluruh penghuni.
“Sumurnya cuman satu, jadi tidak cukup untuk semua penghuni huntara yang komunal. Kalau boleh dibantu satu sumur lagi dimasing-masing lokasi,” katanya.
Kades Lancang Barat menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada Camat setempat dan berharap percepatan penyelesaian fasilitas huntara dapat segera dilakukan.
“Harapan kami dipercepat untuk menyelesaikan huntara, sehingga fokus kita ke depan penyediaan lahan untuk hunian tetap,” ucapnya.
Meski pembangunan fisik huntara telah rampung sejak Maret 2026 oleh mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), keterlambatan penyediaan fasilitas dasar membuat warga masih hidup dalam ketidakpastian dan risiko di hunian darurat mereka. []
Redaksi02 | Nadiya.
