Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
HALMAHERA TENGAH – Aparat keamanan bersama pemerintah daerah memastikan pemulangan warga Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, berjalan aman setelah sebelumnya mengungsi akibat bentrokan antarwarga. Situasi di wilayah tersebut kini dilaporkan berangsur kondusif pascakejadian pada Jumat, (03/04/2026).
Pemulangan warga dilakukan pada Senin, (06/04/2026) dengan pengawalan ketat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Rombongan pengungsi tiba dengan selamat di depan Gereja GMIH Desa Sibenpopo.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara Wahyu Istanto Bram mengatakan bahwa proses evakuasi berlangsung tertib dan aman. Ia menjelaskan, warga yang sebelumnya mengungsi di hutan dikembalikan ke desa menggunakan bus dan truk milik Satuan Brigade Mobil (Brimob), TNI, serta Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Tengah.
“Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui penggunaan kendaraan pribadi untuk membantu mempercepat proses evakuasi,” kata Wahyu.
Setibanya di desa, warga langsung menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil setelah berada di pengungsian. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sebagai bentuk respons terhadap dampak konflik yang terjadi.
Selain pemulihan fisik, Polda Maluku Utara turut mengerahkan tim psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak terdampak. Pendekatan dilakukan melalui permainan, interaksi langsung, serta pemberian bingkisan guna membantu pemulihan kondisi psikologis.
Upaya ini dinilai penting untuk mengembalikan rasa aman, terutama bagi anak-anak yang sempat mengalami ketakutan akibat situasi konflik. Perlahan, kondisi psikologis warga dilaporkan mulai membaik.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara Waris Agono menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukan dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ia menyebut insiden tersebut diduga dipicu oleh provokasi serta penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kami tegaskan bahwa ini bukan konflik SARA. Ada indikasi kuat bahwa kejadian ini dipengaruhi oleh provokasi dan penyebaran informasi yang belum tentu benar. Sehingga memicu tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum,” jelas Waris.
Polri bersama TNI dan pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur damai dan hukum yang berlaku.
Dengan situasi yang mulai terkendali, pemerintah berharap aktivitas masyarakat di desa terdampak dapat kembali normal secara bertahap, disertai penguatan upaya rekonsiliasi guna mencegah konflik serupa di masa mendatang. []
Redaksi02 | Nadiya.
