Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TOBA, DESA – NUSANTARA: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Toba bersama para camat dan kepala desa merumuskan regulasi penggunaan keuangan desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Tahun 2026. Pembahasan tersebut difokuskan pada penyesuaian kebijakan pengelolaan anggaran menyusul perubahan signifikan dalam alokasi Dana Desa tahun depan.
Kepala Dinas PMDPPA Kabupaten Toba, Melati Silalahi, menjelaskan bahwa perubahan Perbup terkait penggunaan keuangan desa merupakan agenda rutin setiap tahun guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. “Jika tahun lalu perubahan Perbub tidak banyak mengalami perubahan penggunaannya, tetapi tahun ini terjadi begitu banyak perubahan terutama masalah efisiensi anggaran, seminim mungkin tidak mengurangi kegiatan desa,” ujar Melati, “Selasa, 24 Februari 2026”.
Ia mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa tahun 2026 mengalami penurunan drastis hingga mencapai 75 persen untuk setiap desa. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan penyesuaian agar program prioritas tetap berjalan. “Misalnya Kader Bina Keluarga Balita bagaimana keberadaan mereka dengan anggaran minim, dan juga petugas penjaga pintu air, serta perjalanan dinas untuk Kaur desa dan lainnya,” tuturnya.
Menurut Melati, penyusunan regulasi harus melalui kajian matang agar pelaksanaan anggaran tidak menimbulkan kekeliruan administrasi di kemudian hari. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa meski terjadi efisiensi besar, pelayanan publik dan roda pemerintahan desa tetap dapat berlangsung optimal.
Perumusan Perbup tersebut menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Toba pada tahun anggaran 2026.
Redaksi01-Alfian
