Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MAJALENGKA, DESA – NUSANTARA: Pemerintah Kabupaten Majalengka memastikan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa akan mulai dicairkan pada pekan depan. Kepastian ini sekaligus mengakhiri penundaan pembayaran selama dua bulan terakhir dan menjadi sinyal komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur desa.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, usai dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Menurutnya, langkah konkret telah disiapkan agar pembayaran dapat segera direalisasikan serta memperbaiki pola penyaluran ke depan.
“Siltap perangkat desa di Majalengka memang sempat tertunda selama dua bulan. Namun setelah dibahas bersama Pak Bupati, dipastikan minggu depan sudah mulai dicairkan,” ujar Dasim, Minggu (22/02/2026).
Ia menegaskan, siltap merupakan hak perangkat desa yang berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mencegah keterlambatan serupa agar tidak terulang kembali.
Selain memastikan pencairan dalam waktu dekat, Pemkab Majalengka juga menyepakati mekanisme pembayaran siltap secara rutin setiap satu bulan sekali. Skema tersebut diterapkan untuk menjamin kepastian pendapatan perangkat desa serta menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Dasim menjelaskan, penundaan sebelumnya dipengaruhi penyesuaian administrasi dan pengelolaan keuangan daerah pada awal tahun anggaran. Namun, proses tersebut kini telah diselesaikan sehingga pembayaran dapat segera direalisasikan.
“Yang terpenting sekarang adalah kepastian. Minggu depan cair, dan ke depan dibayar rutin setiap bulan,” katanya.
DPRD Majalengka, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan pembayaran siltap berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Percepatan pencairan ini dinilai sejalan dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Redaksi01-Alfian
