Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA, DESA – NUSANTARA: Orientasi kerja pemerintah desa yang diminta semakin terarah pada kepentingan masyarakat luas. Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri , Tomsi Tohir , dalam agenda Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia periode 2026–2031.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal , Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2026, menjadi momentum konsolidasi arah kebijakan pembangunan desa ke depan. Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara turut hadir, menandai pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong kemajuan desa.
Dalam kesempatan itu, Tomsi Tohir menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah desa harus memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga. Ia mengingatkan bahwa keberadaan pemerintah desa merupakan garda terdepan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut diarahkan untuk mendorong aparatur desa agar lebih fokus pada hasil konkret dan manfaat jangka panjang. Pemerintah desa dinilai perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Rakernas DPP APDESI periode 2026–2031 juga menjadi forum strategi dalam merumuskan komitmen bersama antar-pemerintah desa di seluruh Indonesia. Orientasi pembangunan yang berpihak kepada rakyat yang diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam program nyata yang terukur.
Dengan dukungan kebijakan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan desa, penguatan pemerintah desa diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai wilayah.
Redaksi01-Alfian
