Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PATI, DESA – NUSANTARA: Aksi dukungan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seiring dengan perkembangan terbaru terkait dugaan korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan dukungan terbuka agar proses hukum berjalan sampai tuntas dan tanpa diskriminasi, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah tersebut.
Aksi ini berlangsung di depan Pendopo Kabupaten Pati pada “Selasa, 20 Januari 2026”, di mana Ketua Presidium AMPB, Suharno, menyampaikan dukungan kepada KPK atas aksi penangkapan dan penanganan perkara yang kini mencuat ke publik. Dalam pernyataan sikapnya, Suharno berharap agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.
AMPB menilai bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK harus menjadi momentum untuk menyingkap dugaan praktik korupsi yang melibatkan pejabat di tingkat daerah. “AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi,” ujar Suharno di sela aksi.
Menurutnya, tuntutan penegakan hukum saat ini bukan semata dorongan terhadap satu lembaga, tetapi juga merupakan aspirasi moral warga yang merasa dirugikan oleh berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sebagai bagian integral dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat.
Selain itu, AMPB juga menyerukan agar proses hukum tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat dan berakhir pada kejelasan hukum yang memberi rasa keadilan. Aliansi ini mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk terus mengawal proses tersebut hingga benar-benar mencapai titik penyelesaian yang dapat diterima oleh publik secara luas.
AMBP menekankan komitmennya untuk terus berperan dalam pengawasan pemberantasan korupsi sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial masyarakat sipil.
Redaksi01-Alfian
