Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL — Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat pemerataan layanan pendidikan kembali menjadi perhatian publik setelah program penyaluran seragam gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB memasuki tahap distribusi. Program ini merupakan salah satu komponen penting dalam kebijakan GratisPol Pendidikan yang digagas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Namun realisasinya tidak berbarengan dengan dimulainya tahun ajaran baru, sehingga sebagian orang tua terpaksa membeli seragam terlebih dahulu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi tidak dapat dihindari karena berbagai faktor teknis dan administratif. Menurutnya, persepsi masyarakat juga perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai jenis seragam yang digratiskan.
“Awalnya orang tua menyangka mempersepsikan bahwa seluruh jenis seragam sekolah itu akan digratiskan padahal yang dimaksud dengan gratis itu adalah yang seragam nasional dan kedua adalah memang untuk pelaksanaan ini yang pertama sudah pasti mengalami keterlambatan,” ujar Darlis saat ditemui usai menjadi narasumber dalam Diskusi Publik di Temindung Creative Hub Samarinda, Kamis (20/11/2025).
Ia memaparkan bahwa seluruh proses penyaluran harus mengikuti mekanisme keuangan daerah yang sudah baku. Proses tersebut tidak dapat dipersingkat begitu saja karena harus melalui berbagai tahapan, mulai dari pembahasan anggaran, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, penyusunan administrasi, hingga pelaksanaan tender.
“Jadi sudah pasti mengalami keterlambatan dari implementasi, karena ada proses pembahasan anggaran yang panjang, kemudian harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, setelah itu diadministrasikan, ditender dan sebagainya, sehingga memerlukan waktu yang tidak sesuai dengan kalender akademik,” kata Darlis.
Ia menambahkan bahwa setelah evaluasi serta persetujuan anggaran rampung, pemerintah daerah harus menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Tahap tersebut menjadi syarat sebelum proses lelang yang dapat berlangsung satu hingga dua bulan. Setelah pemenang lelang ditentukan, pengadaan barang baru dapat dijalankan. “Semua tahapan itu memerlukan waktu. Karena itulah kalender kerja pemerintah tidak bertemu dengan kalender akademik sekolah,” tutup legislator dari daerah pemilihan Samarinda itu.
Meski menghadapi sejumlah kendala, pemerintah memastikan program seragam gratis tetap berjalan dan akan diterima siswa sesuai sasaran. Kehadiran program ini diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih merata bagi peserta didik di seluruh wilayah Kaltim untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
