Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SINTANG DESA NUSANTARA Ratusan aparatur desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menggelar aksi protes secara massal menolak Peraturan Menteri Keuangan 81/2025 (PMK 81/2025) yang dinilai mengancam honor perangkat dan pembiayaan pembangunan desa. Protes ini mencuat setelah PMK tersebut mengatur ulang penyaluran Dana Desa (DD), sehingga dana non-earmark terancam dibekukan. pojokkalbar.com+1
Menurut Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Sintang, Dede Hendranus, aturan yang diberlakukan tanpa sosialisasi memunculkan keresahan di kalangan aparatur desa. “Peraturan ini tidak berpihak pada desa dan masyarakat. Banyak desa sudah menjalankan program, sekarang dana tak cair — itu memberatkan,” tegasnya. pojokkalbar.com+1
Aksi dilakukan dengan mendatangi Pendopo Bupati Sintang, menuntut penjelasan resmi dan pencairan Dana Desa tahap II. Para peserta menegaskan bahwa kebijakan baru tersebut telah menggagalkan pembayaran honorarium perangkat, insentif kader, serta pembiayaan operasional dan pembangunan fisik desa. pojokkalbar.com
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran meluas: dari total 391 desa di Sintang, tercatat ratusan desa gagal menerima aliran dana non-earmark, berkat PMK 81/2025. Banyak kepala desa melaporkan mereka harus menalangi biaya dengan dana pribadi hanya agar pembangunan dan layanan masyarakat tidak terhenti. kumparan+1
APDESI bersama dua organisasi perangkat desa lain, yakni PAPDESI dan PPDI, menyatakan penolakan resmi terhadap penerapan PMK 81/2025 dan mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali peraturan itu. Mereka meminta agar Dana Desa tetap disalurkan sesuai hasil musyawarah desa dan APBDes. kumparan+1
Dalam pernyataan bersama, mereka menekankan bahwa desa sebagai unit pemerintahan paling bawah berhak atas fleksibilitas anggaran agar bisa memenuhi kebutuhan riil masyarakat tanpa kendala regulasi yang ketat dan mendadak. pojokkalbar.com+1
REDAKSI01-ALFIAN
