Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PALEMBANG DESA NUSANTARA Upaya memperkuat pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Lampung melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Posyandu Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Gubernur Lampung sekaligus Ketua Dewan Penasehat Posyandu Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Kegiatan yang digelar di Hotel Horison ini berlangsung selama dua hari dan mengangkat tema penguatan transformasi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
Rakorda tersebut dihadiri jajaran Tim Pembina Posyandu dari kabupaten/kota, perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal (SPM), organisasi mitra, hingga kader Posyandu dari seluruh Lampung. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan Posyandu dapat menjalankan fungsinya secara utuh sesuai amanat regulasi terbaru.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai pusat layanan terpadu setelah keluarnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa Posyandu kini memikul tugas lebih luas, bukan hanya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, tetapi juga pendidikan anak usia dini, perlindungan kelompok rentan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Posyandu menjadi garda terdepan untuk memastikan negara hadir memenuhi hak masyarakat sejak anak dalam kandungan. Semua bayi dan anak di Lampung harus mendapat pelayanan yang sama, tanpa ada perbedaan,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti peran strategis kader Posyandu. Saat ini Lampung memiliki 8.456 Posyandu dengan lebih dari 31 ribu kader yang menjadi ujung tombak pelayanan di desa-desa. Pemerintah Provinsi Lampung turut mengalokasikan anggaran melalui APBD 2024–2026 untuk memperkuat program ini, sekaligus mendorong sinergi enam OPD pengampu SPM.
Menurut Gubernur Mirza, upaya peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini. Salah satu program yang didorong adalah Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (MBG B3) sebagai strategi mendukung tumbuh kembang anak.
Ia berharap Rakorda 2025 menghadirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat layanan Posyandu. “Kita ingin generasi penerus Lampung tumbuh lebih hebat dari kita. Posyandu adalah fondasi penting untuk mewujudkannya. Mari kita bekerja sungguh-sungguh, berkolaborasi, dan menjalankan komitmen ini bersama,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov Lampung juga menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat di 15 kabupaten/kota, mulai dari paket sosial, alat bantu disabilitas, kebutuhan pokok, alat pemadam kebakaran, hingga peralatan pendukung Posyandu.
Ketua Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyoroti pentingnya percepatan registrasi Posyandu sesuai Keputusan Mendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025. Ia menekankan bahwa validitas data kelembagaan menjadi dasar perencanaan program yang lebih akurat sekaligus syarat mengikuti ajang nasional Posyandu.
“Provinsi dan kabupaten/kota harus terus bergerak. Target kita 100 persen Posyandu terdaftar pada 2026,” tegasnya.
Ia juga meminta Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota memperkuat pembinaan lapangan, terutama dalam menangani isu prioritas seperti penurunan stunting, peningkatan imunisasi, deteksi dini TBC, hingga pencegahan kecacingan. Menurutnya, kemauan dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci penguatan layanan Posyandu di Lampung.
Kegiatan Rakorda 2025 ini diharapkan menjadi momentum memperkokoh peran Posyandu sebagai struktur penting pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung secara menyeluruh.
Redaksi01-Alfian
