SAMBAS DESA NUSANTARA Aksi demonstrasi warga Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, yang menuntut penonaktifan kepala desa, kini menarik perhatian kalangan mahasiswa Fakultas Hukum di Kabupaten Sambas. Mereka menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata soal administratif, melainkan mencerminkan lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa.
Mahasiswa berpendapat bahwa ketegangan antara warga dan pemerintah desa itu memperlihatkan minimnya ruang dialog serta lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi masyarakat.
Menurut mereka, BPD seharusnya berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun, dalam kasus Desa Pelimpaan, fungsi itu dinilai tidak berjalan maksimal, sehingga menimbulkan akumulasi kekecewaan yang berujung pada aksi demonstrasi.
Situasi tersebut menjadi cerminan bahwa sistem pengawasan dan partisipasi publik di tingkat desa masih membutuhkan penguatan. Mahasiswa berharap agar ke depan, setiap konflik di desa dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah, bukan dengan konfrontasi.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara