Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DESA NUSANTARA MENTERI Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya pengawasan internal dan eksternal yang objektif terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih agar dapat berjalan optimal, transparan, serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Pesan itu disampaikan dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah, serta kerja sama antara Kementerian Koperasi dengan Kejaksaan. Melalui sinergi ini, koperasi desa diharapkan mendapat pendampingan hukum yang kuat sekaligus edukasi pencegahan pelanggaran.
“Kejaksaan hadir sebagai institusi yang memberikan perlindungan hukum, sekaligus memperkuat tata kelola koperasi berbasis good governance,” kata Ferry.
Menurutnya, koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan perwujudan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. “Pembentukan Kopdes Merah Putih bukan hanya program pemerintah, tetapi gerakan nasional untuk mengembalikan semangat usaha bersama dan kekeluargaan,” tegasnya.
Untuk mendukung transparansi, pemerintah telah merekrut 8.000 business assistant yang bertugas membantu pembinaan, monitoring, dan evaluasi, dengan skema satu pendamping untuk 10 koperasi. Selain itu, disiapkan pula Project Management Officer (PMO) guna memastikan koordinasi antara Kemenkop dan dinas terkait berjalan efektif.
Operasionalisasi Kopdes Merah Putih dijadwalkan mulai Oktober mendatang, dengan dukungan anggaran yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Setiap koperasi desa akan mendapatkan akses platform pinjaman resmi yang bisa diajukan ke lembaga keuangan tertentu.
“Kami akan memastikan proses pencairan dan pengajuan pinjaman dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,” ujar Ferry.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta berperan aktif dengan menyediakan aset berupa tanah sebagai lokasi gerai koperasi desa. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat keberadaan Kopdes Merah Putih di tingkat akar rumput.
Ferry optimistis program ini akan memberi dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. “Jika tata kelola berjalan baik, koperasi desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkeadilan,” pungkasnya.
Redaksi01-Alfian
