PEMERINTAH Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025. Kegiatan yang diikuti para kepala desa dan camat ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Pemalang pada Jumat (22/08/2025).
Acara dibuka langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah—pusat, provinsi, hingga kabupaten—untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, sekaligus responsif terhadap tantangan zaman.
“Undang-Undang Desa memberi ruang besar bagi desa untuk mengelola APBDes secara mandiri. Kondisi ini menuntut partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa,” ujar Anom.Bupati Anom memaparkan bahwa Dana Desa di Kabupaten Pemalang tahun 2025 mencapai sekitar Rp256 miliar, dengan realisasi penyaluran hingga Agustus sudah menembus Rp209 miliar atau 81,46 persen.
Selain penekanan pada transparansi keuangan, workshop ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Melalui diskusi panel, peserta mendapatkan perspektif dari empat narasumber, yaitu Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, perwakilan Kementerian Desa, Kepala KPPN Tegal, serta BPKP.
Kegiatan turut diwarnai dengan penyerahan plakat antara Bupati Pemalang dan para narasumber, sebagai simbol kerja sama dalam memperkuat akuntabilitas keuangan desa.
Bupati Anom berharap workshop ini tidak hanya menjadi seremonial, melainkan benar-benar diterapkan di desa. “Ikuti dengan sungguh-sungguh, lalu tindaklanjuti dalam kerja nyata,” tegasnya.Dengan semakin besarnya anggaran yang dikelola desa, Pemkab Pemalang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, integritas, dan transparansi agar pembangunan desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Redaksi01-alfian