MANGGARAI TIMUR – Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), memicu gelombang kekhawatiran warga terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran tahun 2025. Hingga kini, belum terlihat adanya kegiatan usaha yang berjalan, sementara dana yang telah dialokasikan dipertanyakan penggunaannya.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, dana BumDes Nanga Mbaur diduga dipinjamkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama oknum aparat desa, tetapi belum dikembalikan. “Dana BumDes itu diduga dipinjam oleh Kades dan beberapa oknum aparat desa. Sampai sekarang belum ada kejelasan pengembalian, sementara kegiatan BumDes juga tidak kelihatan berjalan,” katanya kepada Obor Timur, Selasa (7/4/2026).
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat BumDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa. Warga menilai keberadaan BumDes yang tidak aktif justru menimbulkan kecurigaan. “Harusnya BumDes itu membantu ekonomi masyarakat, tapi ini justru tidak jelas arahnya. Kami sebagai warga jadi bertanya-tanya ke mana anggaran itu digunakan,” tambahnya.
Desakan agar aparat penegak hukum (APH) turun tangan juga disampaikan warga lainnya, S, yang mempertanyakan tidak adanya aktivitas usaha sepanjang tahun berjalan. “Aneh sekali, sudah ada anggaran tapi tidak ada kegiatan nyata di lapangan. Ini harus segera diperiksa,” ujarnya. Ia menegaskan masyarakat membutuhkan transparansi agar kecurigaan tidak berkepanjangan. “APH harus segera turun tangan supaya semuanya terang. Kalau memang tidak ada masalah, buktikan secara terbuka ke masyarakat,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (8/4/2026) pagi, Kades Nanga Mbaur, Warka Jaludin, tidak memberikan jawaban substantif. Ia justru meminta identitas sumber informasi disampaikan kepadanya. “Yang kasi informasi begitu kirim ke saya nomornya supaya saya bawa kepalanya ke polisi. Bel ketua BumDes saja,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi Obor Timur kepada Ketua BumDes Nanga Mbaur belum membuahkan hasil. Kasus ini kini menjadi perhatian warga yang berharap adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar BumDes benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara