Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MANADO – Pengukuhan kepengurusan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan kabupaten/kota dinilai menjadi momentum penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan menjaga tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (7/4/2026).
Pengurus yang dikukuhkan meliputi Dewan Pengurus Daerah (DPD) ABPEDNAS Sulut masa bakti 2025–2030 yang dipimpin Stevanus Liow serta Dewan Pengurus Cabang (DPC) ABPEDNAS dari berbagai kabupaten/kota di Sulut, termasuk Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang diketuai Sammy Pongilatan.
Ketua BPD Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Richard Puili, menyampaikan dukungan terhadap kepengurusan baru tersebut. Ia menilai kehadiran ABPEDNAS dapat memperkuat posisi BPD sebagai unsur pengawas di tingkat desa.
” Saya memberikan apresiasi kepada bapak Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, MH,
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS yang sudah mengukuhkan dan Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK, IP yang telah menyerahkan bendera /Pataka Kepada DPD dan DPC SE Sulut,” ujar Puili.
Puili menilai kepemimpinan DPD ABPEDNAS Sulut memiliki kapasitas dalam mengarahkan anggota BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal di desa. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum.
“Saya berharap dengan di kukuhkan nya kepengurusan DPD DAN DPC ABPEDNAS se Sulut ini mampu bekerja sama dengan pemerintah, Kejaksaan (Garda) dalam menjaga Desa dalam mengawasi dana Desa,” tambahnya.
Ia turut mengajak seluruh anggota BPD untuk berkolaborasi aktif dalam mengawal pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran dan transparan.
“Mari Torang bekerja sama, bersama ABPEDNAS Jaga Desa, awasi bantuan Dana Desa,” pungkas Richard Puili yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD ABPEDNAS Sulut.
Pengukuhan ini mendapat dukungan dari anggota BPD se-Sulut dan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat desa, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik ke depan. []
Redaksi02 | Nadiya.
