Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MANADO – Penguatan fungsi pengawasan desa menjadi fokus utama dalam pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan kabupaten/kota yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (7/4/2026) di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).
Kegiatan ini tidak hanya berupa pelantikan Pengurus Daerah (DPD) ABPEDNAS Sulut dan Pengurus Cabang (DPC) ABPEDNAS kabupaten/kota, tetapi juga dirangkaikan dengan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum dalam pengelolaan dana desa guna mencegah potensi penyimpangan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama, menyampaikan bahwa agenda tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas di tingkat desa.
“Kami mengagendakan acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci tingkat nasional, termasuk Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, serta Dewan Pembina DPP ABPEDNAS, Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden RI,” ujar Indra.
Menurutnya, kehadiran sejumlah tokoh nasional di bidang hukum dan pemerintahan menunjukkan komitmen serius dalam mendorong tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dihadiri oleh Gubernur Sulut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam penguatan pemerintahan desa.
Pelantikan tersebut akan melibatkan seluruh pengurus ABPEDNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan BPD se-Sulut. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi fungsi desa dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan adanya penguatan kapasitas kelembagaan BPD, diharapkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah terjadinya penyimpangan di tingkat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
