Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
TRENGGALEK, DESA – NUSANTARA: Pemangkasan Dana Desa (DD) sebesar 83 persen oleh pemerintah pusat memicu kekhawatiran di kalangan kepala desa di Kabupaten Trenggalek. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghambat jalannya pembangunan dan pelayanan dasar di tingkat desa.
Menanggapi situasi itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengingatkan pentingnya menjaga marwah desa serta kehormatan jabatan kepala desa di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi.
Menurut Doding, desa bukan sekadar entitas administratif, melainkan bagian dari sejarah panjang bangsa. Ia merujuk pada Negarakertagama pada era Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400-an, yang telah mengenal istilah desa sebagai satuan masyarakat mandiri. Rujukan sejarah tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa desa memiliki akar sosial dan politik yang kuat jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia menilai, penghormatan terhadap desa tidak boleh luntur hanya karena dinamika kebijakan anggaran. Keterbatasan dana, lanjutnya, harus disikapi dengan penguatan tata kelola dan prioritas program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pemangkasan Dana Desa yang mencapai 83 persen berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur kecil, pemberdayaan masyarakat, hingga program sosial berbasis desa. Para kepala desa di Trenggalek disebut mulai menyusun ulang skala prioritas kegiatan agar roda pemerintahan tetap berjalan.
DPRD Trenggalek, menurut Doding, mendorong agar pemerintah desa tetap solid dan menjaga integritas jabatan di tengah tantangan tersebut. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memandang desa semata-mata sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki legitimasi historis dan konstitusional.
Kekhawatiran para kepala desa ini menjadi sinyal perlunya komunikasi dan koordinasi lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, kebijakan fiskal tetap mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan desa sebagai fondasi pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Redaksi01-Alfian
