SERANG, DESA – NUSANTARA: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten mengusulkan penambahan alokasi Dana Desa menyusul kebijakan pemotongan anggaran untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur dasar di desa.
Ketua Karteker DPD APDESI Banten, Rafik Rahmat Taufik, menyampaikan bahwa pengalihan anggaran membuat sejumlah program prioritas desa terancam tertunda.
“Pembangunan jalan desa, jembatan gantung, drainase, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni saat ini terancam tertunda karena sebagian besar dana terserap untuk program koperasi,” ujar Rafik Rahmat Taufik, Minggu (22/2) di Serang.
Menurutnya, infrastruktur dasar merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan kualitas hidup masyarakat desa. Jika alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada penguatan koperasi, dikhawatirkan terjadi ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan fisik.
APDESI Banten menilai perlu ada formulasi kebijakan yang lebih proporsional agar penguatan ekonomi melalui koperasi tetap berjalan tanpa mengorbankan pembangunan sarana dasar. Usulan penambahan Dana Desa diharapkan menjadi solusi agar desa tetap memiliki ruang fiskal memadai untuk membiayai program prioritas.
Redaksi01-Alfian
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara