BANDUNG – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengajukan usulan agar alokasi dana operasional desa dinaikkan dari tiga persen menjadi lima persen. Usulan ini disampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/8).
Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya, mengatakan bahwa kenaikan dana operasional ini penting untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. “Kita juga sore diterima oleh wapres yang mana setelah selesai kita sampaikan beberapa hal,” ujarnya mengutip kanal YouTube Sekretariat Wapres.
Surta menjelaskan, usulan ini merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apdesi yang digelar pada pagi hari sebelum pertemuan dengan Wapres. Dalam kesempatan itu, ia hadir bersama lebih dari 30 pengurus DPP Apdesi.
Selain persoalan dana operasional, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Apdesi, Asri Anas, menyampaikan permintaan dukungan Wapres untuk membantu sekitar 22 ribu desa yang berada di kawasan hutan agar dapat dilepaskan dari status tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari 10 persoalan krusial pemerintahan desa yang diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menyatakan akan mempelajari semua masukan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa sebagaimana tercantum dalam Asta Cita ke-6, pembangunan desa adalah fondasi utama pembangunan nasional.
Apdesi berharap, melalui dukungan pemerintah pusat, desa-desa dapat lebih mandiri dalam mengelola layanan pemerintahan, mengoptimalkan potensi lokal, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Redaksi03