Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KUTAI BARAT – Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Pusdiklatnas) menggelar kegiatan pelatihan dan penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa atau kampung yang diikuti oleh 40 peserta dari berbagai kampung di Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Sidodadi, Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kamis (7/8/2025).
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur kampung dalam mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pusdiklatnas juga menggandeng aparat penegak hukum (APH) sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman hukum yang benar dalam pengelolaan dana desa.
Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, edukasi tentang pengelolaan keuangan desa sangat penting agar para aparatur kampung dapat memahami tata kelola yang baik dan benar.
“Ini saatnya kita harus mengetahui bagaimana mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Sebab baik belum tentu benar, tapi benar sudah tentu baik,” tutur Nanang Adriani.
Ia juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap penggunaan dana desa, agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai terjadi hal-hal tak diinginkan, dan intinya kita ingin keuangan desa dikelola dengan pertanggungjawaban yang jelas, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.
Wabup Nanang juga mendorong seluruh pemerintah kampung untuk aktif mengikuti pelatihan seperti ini. “Pelatihan ini melibatkan APH, sehingga kita yakin output-nya sangat bermanfaat. Oleh karena itu, kita dorong pemerintah kampung untuk ikuti kegiatan positif ini,” tandasnya.
Kapolres Kutai Barat, AKBP Boney Wahyu Wicaksono, yang juga hadir sebagai narasumber, mengungkapkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan keuangan sering kali terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena kurangnya pemahaman administrasi.
“Selama ini dari faktor pengawasan secara administrasi mungkin ada yang kurang teliti atau mungkin tidak dikonsultasikan. Sehingga sebenarnya laporan keuangan itu benar, tapi karena administrasi atau cara yang digunakan salah, jadi terlihat itu salah,” jelas Kapolres.
Sementara itu, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kutai Barat, Armansyah, yang juga merupakan Petinggi Kampung Pepas Eheng, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.
Ia menilai pelatihan ini mampu memberikan edukasi nyata bagi para petinggi, aparatur, dan lembaga adat kampung untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Sehingga petinggi, aparatur, dan lembaga adat kampung bisa bersinergi dengan pemkab untuk menyukseskan pembangunan daerah,” tutupnya.
Redaksi03
