BANGKA – Sebanyak 62 pemerintah desa di Kabupaten Bangka mengikuti workshop pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bangka Belitung, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pertemuan Graha Maras, Kantor Bupati Bangka.
Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Materi dalam pelatihan ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bangka, Thony Marza, menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat desa benar-benar memahami aturan tersebut. “Saya berharap ini benar-benar dikuasai dan menjadi acuan prioritas dari sekian banyak aturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa,” ujarnya di hadapan peserta workshop.
Sementara itu, perwakilan dari BPKP Bangka Belitung, Deddy Yuditira, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan agenda tahunan dengan lokasi dan tema yang berganti setiap tahun. Pada tahun ini, Kabupaten Bangka dipilih sebagai lokus utama, mengingat pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari tingkat desa.
“Dari workshop ini kami harapkan adanya peningkatan informasi keuangan desa serta pemanfaatan hasil keuangan desa baik di tingkat kabupaten maupun desa. Selain itu, kami juga ingin memperkuat kapasitas pegawai daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara bertanggung jawab,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, sehingga dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan hadirnya pemerintah desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Bangka, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta menyamakan persepsi dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Redaksi03