Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KAMPAR – Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengatasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya yang menyasar pemerintahan desa sebagai garda terdepan.
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyatakan bahwa banyak program unggulan Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat bertumpu pada peran desa, di antaranya Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah rakyat.
“Jangan sampai beban bertambah, tapi hak-hak administratifnya itu sama dengan seperti sebelumnya. Padahal pekerjaannya bertambah,” kata Irawan dalam rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Irawan juga menyampaikan bahwa dalam kunjungan ke daerah pemilihannya, ia sering menerima aspirasi dari kepala desa terkait keterbatasan infrastruktur, seperti kantor Balai Desa yang rusak dan tidak memadai untuk menunjang pelaksanaan program nasional.
Untuk itu, Irawan mengusulkan agar Kemendagri dapat melakukan relaksasi sejumlah regulasi guna memperkuat peran dan kapasitas desa. “Karena balai desa itu pemanfaatannya banyak. Jadi mohon bisa direlaksasi pengaturannya dalam rangka menunjang pelaksanaan program prioritas nasional,” pintanya.
Politikus muda Fraksi Golkar itu juga menyoroti keberadaan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang justru menjadi penghambat realisasi program strategis nasional. Salah satunya adalah Perda yang mewajibkan pengembang menyediakan lahan makam di setiap pembangunan perumahan.
“Masa di setiap perumahan harus ada lahan makamnya gitu. Itu perda, Pak,” tegas Irawan. Ia juga menyinggung kesulitan dalam perizinan pembangunan akibat banyaknya prasyarat dari pemerintah daerah yang menyulitkan developer.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memaparkan bahwa pagu indikatif Kemendagri tahun 2026 sebesar Rp3,24 triliun, turun 32 persen dibandingkan tahun 2025. Anggaran ini akan difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, MBG, koperasi merah putih, pembangunan tiga juta rumah, serta penguatan administrasi kependudukan melalui program SPBE.
“Kemendagri juga akan mengawal penguatan regulasi dan sistem pemerintahan daerah untuk menunjang pelaksanaan program-program Presiden secara optimal,” pungkas Tito.
Redaksi03
