Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Luwuk – Pemerintah Kabupaten Banggai menekankan pentingnya pengelolaan aset desa secara tertib, akuntabel, dan efisien sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan desa. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banggai, Moh. Ramli Tongko, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (Simpedes) 3.0 tahun 2025, yang berlangsung di salah satu hotel di Luwuk, Rabu (9/7/2025).
“Aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa,” ujar Ramli.
Ia menambahkan bahwa kompetensi perangkat desa menjadi faktor krusial dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, Bimtek Simpedes 3.0 sangat diperlukan agar pengelolaan aset dapat dilaksanakan dengan akuntabel, tertib, efektif, dan efisien.
Simpedes 3.0 merupakan aplikasi pengelolaan aset desa berbasis sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan tujuan membantu pemerintah desa dalam pencatatan dan pengelolaan aset yang lebih baik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai, Hasan Bashwan M. Dg. Masikki, menjelaskan bahwa peserta dalam Bimtek kali ini adalah seluruh Kepala Urusan Umum dari 291 desa se-Kabupaten Banggai.
“Masih banyak pemerintah desa yang belum memahami secara menyeluruh pentingnya pencatatan aset. Olehnya, Simpedes hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut,” terang Hasan.
Ia menambahkan, sistem Simpedes yang telah terintegrasi diharapkan mampu mempermudah pemerintah desa dalam mencatat dan memantau kondisi aset, baik bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini sekaligus akan memudahkan proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara berkala.
Dengan adanya bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Banggai berharap tata kelola aset desa akan semakin tertib dan transparan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.
