Pemerintahan

Giat pemerintahan di desa, baik menyangkut kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa

Permendagri Baru, Posyandu Jadi Pusat Layanan Desa Terpadu

PEMERINTAH Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menginisiasi langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi baru ini menandai transformasi Posyandu dari layanan kesehatan ibu dan anak menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang mencakup berbagai …

Read More »

TP PKK Karo Perkuat Peran Posyandu Desa

PEMERINTAH Kabupaten Karo melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memperkuat peran Posyandu desa sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua TP PKK Kabupaten Karo, Ny. Roswitha Antonius Ginting, memimpin langsung kegiatan pembinaan Posyandu yang digelar di dua lokasi, yaitu Aula Kantor Camat Simpang Empat dan Aula Kantor …

Read More »

Babinsa Kawal Musrenbangdes 2026 di Mekar Sari

KOMITMEN membangun desa secara partisipatif kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 di Aula Kantor Desa, Jumat (08/08/2025). Musrenbangdes yang diinisiasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi warga …

Read More »

Kepala Desa Bontonyeleng Tekankan Musyawarah untuk RKPDesa 2026

JUMAT (08/08/2025), Pemerintah Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Pra-Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 serta daftar usulan RKPDesa Tahun 2027. Forum ini menjadi pintu awal penajaman usulan dan konsolidasi warga sebelum masuk ke Musrenbang tingkat kecamatan. Kegiatan yang dibuka langsung …

Read More »

Wabup HSS BPD Garda Depan Penguatan Desa

PEMERINTAH Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Salah satu langkah konkretnya diwujudkan dengan pelantikan tiga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) oleh Wakil Bupati HSS, H. Suriani, di Aula Rakat Mufakat, Sekretariat Daerah HSS, Jumat …

Read More »

Pemdes Mekarsari Adukan Infrastruktur Rusak ke DPRD Riau

PEMERINTAH Desa Mekarsari, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), melakukan kunjungan kerja ke Anggota DPRD Riau Dapil Inhil, Samsuri Daris, pada Kamis (09/08/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi pembangunan desa, khususnya perbaikan infrastruktur yang dinilai mendesak. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Mekarsari, Hasmira, diterima Samsuri di Ruang …

Read More »

Koperasi Desa Merah Putih, Jurus Baru Pemerintah Ubah Bansos Jadi Kemandirian

PEMERINTAH Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menginisiasi kunjungan pembelajaran pengembangan desa dengan fokus pada penguatan program Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini menjadi strategi nasional untuk mengubah ketergantungan masyarakat desa pada bantuan sosial menjadi kemandirian ekonomi yang produktif. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa koperasi …

Read More »

Ketua APDESI Riau Bawa Aspirasi Desa ke Wapres Gibran

KETUA Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Riau, Zulfahrianto, membawa langsung suara masyarakat desa ke tingkat nasional. Pada Jumat (08/08/2025), ia bertatap muka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APDESI Tahun 2025 di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri …

Read More »

Lima Desa di Sikka Terima Dana Desa 2025 Tertinggi Rp1 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menegaskan komitmen mempercepat pembangunan wilayah perdesaan. Salah satu langkah strategisnya adalah mengalokasikan dana desa 2025 dengan porsi terbesar kepada lima desa yang dinilai memiliki potensi pengembangan tinggi. Kelima desa tersebut masing-masing menerima dana hingga Rp1 miliar. …

Read More »

Dana Desa 2026 Terancam Dipangkas, Kebumen Siapkan Langkah Antisipasi

JUMAT (08/08/2025), wacana pemangkasan dana desa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai memantik reaksi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pemerintah pusat memproyeksikan adanya pengurangan penyaluran dana desa tahun depan, meski belum diumumkan besaran pasti pemotongannya. Sementara itu, pada 2025, sebanyak 165 desa di …

Read More »