ASOSIASI Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) mendesak pemerintah pusat untuk menaikkan alokasi dana operasional desa dari 3 persen menjadi 5 persen. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya, saat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, …

PEMERINTAH Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan desa. Salah satu langkah strategis dilakukan lewat partisipasi aktif Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Rokan Hilir, Azlita Amansyah, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apdesi di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia …

KETUA Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Riau, Zulfahrianto, membawa langsung suara masyarakat desa ke tingkat nasional. Pada Jumat (08/08/2025), ia bertatap muka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APDESI Tahun 2025 di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri …

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Jawa Tengah, mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan pemangkasan dana desa pada 2026. Proyeksi tersebut mencuat seiring pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tingkat pusat yang mengindikasikan adanya pengurangan alokasi dana desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karanganyar, melalui program kunjungan …

PEMERINTAH Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menegaskan komitmen mempercepat pembangunan wilayah perdesaan. Salah satu langkah strategisnya adalah mengalokasikan dana desa 2025 dengan porsi terbesar kepada lima desa yang dinilai memiliki potensi pengembangan tinggi. Kelima desa tersebut masing-masing menerima dana hingga Rp1 miliar. …

KAMIS (07/08/2025), Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, memimpin rapat koordinasi (Rakor) di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Pamatang Raya, untuk membahas optimalisasi penggunaan dana desa tahun 2025. Rapat ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Rakor tersebut menjadi momentum strategis untuk menyamakan …

JUMAT (08/08/2025), wacana pemangkasan dana desa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai memantik reaksi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pemerintah pusat memproyeksikan adanya pengurangan penyaluran dana desa tahun depan, meski belum diumumkan besaran pasti pemotongannya. Sementara itu, pada 2025, sebanyak 165 desa di …

BUPATI Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas strategi optimalisasi penggunaan dana desa tahun 2025. Pertemuan yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Pamatang Raya, ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan desa yang sejalan dengan visi dan misi Pemkab Simalungun. Dalam paparan …

GUBERNUR Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan secara lebih terfokus pada tiga prioritas utama, yaitu penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Menurut Gusnar, meskipun dana desa memiliki banyak tujuan, penajaman sasaran pada tiga bidang tersebut akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan …

KOMITMEN pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa kembali ditegaskan oleh Bupati Kapuas, H. M. Wiyatno, dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Pujon. Ia memastikan kebijakan alokasi anggaran Rp1 miliar per tahun untuk setiap desa dan kelurahan, di luar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), akan terus dilaksanakan hingga 2026. …