Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Banjarmasin — Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) bersama Tim Panitia Seleksi Daerah (Panselda) menggelar kegiatan pendampingan aktualisasi peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (8/7/2025) bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Acara dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel Guntur Ferry Fahrar, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel Anton Edward Wardhana, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin RS dan Dana Hanura, Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi Kalsel Maman S, serta Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Desa, Husairi. Selain itu, para JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel turut serta mendukung kegiatan ini.
Sebanyak 25 peserta yang terdiri atas Kepala Desa dan Lurah dari berbagai daerah diundang untuk mengikuti kegiatan. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, hingga Kabupaten Tabalong.
Dalam sambutannya, Guntur Ferry Fahrar menekankan pentingnya penyelesaian tahapan aktualisasi dan kelengkapan data dukung melalui aplikasi resmi PJA.
“Kita berharap seluruh peserta dapat lolos dalam gelaran PJA tahun ini. Lengkapi seluruh data dukung aktualisasi pada aplikasi pja.go.id. Jika terdapat kendala, harap segera dikomunikasikan untuk dibahas dan diselesaikan. Setelah itu, data dapat segera diunggah,” tegas Guntur.
Senada dengan itu, Anton Edward Wardhana menyampaikan apresiasi atas semangat para peserta. “Kami mengapresiasi semangat para Kepala Desa dan Lurah yang tengah berjuang dalam ajang PJA 2025. Manfaatkan waktu yang tersisa hingga 11 Juli untuk melengkapi seluruh data dukung agar meraih nilai maksimal. Kehadiran Kades dan Lurah sebagai peserta mencerminkan peran aktif dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat,” ujar Anton.
Pendampingan dilakukan secara individual. Setiap peserta mendapatkan arahan dan bimbingan teknis terkait penyusunan laporan aktualisasi. Adapun poin-poin laporan yang menjadi fokus meliputi: pelaporan ketersediaan sarana dan prasarana Posbakum, pelaksanaan sosialisasi Posbakum, kegiatan penyelesaian sengketa melalui mediasi, SK Kadarkum dan SK Posbakum, tagging Google Maps lokasi Posbakum, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib, lancar, dan penuh kolaborasi antarlembaga. Kanwil Kemenkumham Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung keberhasilan pelaksanaan program Unit Eselon I, termasuk penyelenggaraan Peacemaker Justice Award 2025 yang bertujuan memperkuat akses keadilan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
Redaksi03
