KETEGANGAN antara Penjabat (Pj) Kepala Desa Olais, Bertolomeus Nabuasa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dominggus Tenis, semakin mengemuka setelah muncul laporan dugaan pengambilan paksa stempel resmi BPD oleh Ketua BPD. Insiden ini memicu gejolak internal lembaga desa dan menjadi perhatian publik lokal.
Guna menyikapi isu tersebut secara kelembagaan, Ketua BPD Olais dijadwalkan memimpin rapat anggota BPD pada Jumat (04/07/2025), dengan agenda utama pemanggilan resmi kepada Pj Kepala Desa untuk memberikan klarifikasi secara langsung di hadapan forum anggota BPD.
Rapat ini dinilai krusial karena menyangkut otoritas administratif dan keabsahan dokumen yang keluar dari lembaga permusyawaratan desa. Ketidakhadiran stempel BPD dalam beberapa agenda dinilai mengganggu mekanisme pemerintahan desa yang semestinya berjalan dengan sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif desa.
Sejumlah tokoh masyarakat menyayangkan ketegangan yang terjadi dan berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui musyawarah terbuka. Mereka menilai dinamika ini semestinya menjadi momentum memperkuat tata kelola desa yang akuntabel dan bebas dari konflik personal.
Menurut informasi yang beredar, pertemuan ini tidak hanya membahas stempel BPD, tetapi juga menyangkut pola komunikasi antar-lembaga desa yang selama ini dinilai tidak berjalan efektif.
Rapat klarifikasi tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk mengurai permasalahan dan menjaga stabilitas pemerintahan desa Olais agar tetap fokus pada agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Redaksi01-Alfian