Serapan Rendah Hambat Pembangunan, Pemkab Kukar Lakukan Konsolidasi

ADVERTORIAL – Penguatan kinerja anggaran menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjelang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini menjadi sorotan Bupati Aulia Rahman Basri yang menyampaikan bahwa daya serap anggaran akan menjadi tolok ukur penting dalam menjamin manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Usai mengikuti Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kukar pada Senin (30/06/2025), Bupati Aulia menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD 2024 telah disusun dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Rapat tersebut membahas penyampaian nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah mengenai laporan tersebut. Dalam penjelasannya, Aulia menegaskan bahwa penyusunan laporan telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan membuahkan hasil yang positif. “Alhamdulillah, opini BPK untuk Pemkab Kutai Kartanegara adalah WTP. Ini menandakan pengelolaan keuangan daerah kita sudah baik,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menyebut bahwa proses pembahasan akan dilanjutkan dalam sidang DPRD berikutnya. Setiap fraksi akan menyampaikan pandangannya sebagai bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran. “Untuk pembahasan yang lebih rinci, kita akan bahas lagi besok bersama DPRD,” tambahnya.

Dalam menghadapi tantangan pelaksanaan APBD tahun berjalan, Bupati Aulia menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh guna memaksimalkan penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa penyerapan anggaran tidak hanya berbicara tentang realisasi fisik atau administratif, melainkan berbanding lurus dengan manfaat konkret yang dapat dirasakan oleh warga. “Ketika kita bicara daya serap, itu ekuivalen dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Maka kita akan optimalkan perencanaan dan evaluasi mana saja yang perlu diperbaiki di perubahan anggaran,” ujarnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berencana melaksanakan rapat koordinasi lintas perangkat daerah. Agenda ini ditujukan untuk memetakan capaian serapan anggaran sejauh ini serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan program. “Besok kita mulai koordinasi dengan OPD-OPD. Kita lihat serapan anggaran sejauh ini, dan identifikasi kendala-kendalanya. Tinggal ditingkatkan koordinasi antar lini,” pungkasnya.

Aulia berharap melalui sinergi yang kuat antara semua unsur pemerintahan, pelaksanaan APBD 2025 akan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.[]

Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto