SEBANYAK 50 kepala desa dan Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, melakukan kunjungan kerja ke ruang kerja Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, di kompleks Parlemen, Senayan. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jalur komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam membangun sistem pembangunan yang lebih partisipatif.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Lalu Hadrian Irfani, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB NTB, menegaskan bahwa pemerintahan desa kini bukan lagi objek pembangunan, tetapi telah menjadi subjek utama dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Lalu Hadrian mencerminkan arah kebijakan yang sedang dibangun pemerintah pusat: mendorong otonomi desa bukan hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional berbasis lokal.
Ia menyebutkan, Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga, berkomitmen untuk memperkuat peran desa dalam menciptakan ekosistem pendidikan berbasis komunitas, pariwisata desa, dan ekonomi kreatif lokal.
Para kepala desa yang hadir mengapresiasi kesempatan ini sebagai langkah konkret mendekatkan kebijakan nasional dengan realitas desa. Mereka juga menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur pendidikan, dukungan koperasi desa, serta perlunya fleksibilitas regulasi dana desa yang lebih pro-rakyat.
Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, menyatakan bahwa dialog semacam ini sangat penting untuk menjembatani tantangan di daerah dengan kebijakan di pusat.Lalu Hadrian menutup pertemuan dengan menyatakan bahwa Komisi X DPR RI siap menjadi jembatan kebijakan yang responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan desa. Ia juga mendorong agar desa-desa di NTB, khususnya Lombok Tengah, menjadi laboratorium inovasi pembangunan berbasis gotong royong.
Redaksi01-Alfian