Kepala Desa Ponoragan: Musyawarah Mufakat Jadi Solusi Hadapi Dinamika Internal Desa

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, terus memperkuat kinerja kelembagaan desa sebagai upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan.

Kepala Desa Ponoragan, Sarmin, menegaskan bahwa kekuatan sebuah desa tidak hanya bergantung pada peran kepala desa, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas serta sinergi antar lembaga desa. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua program harus berjalan dengan koordinasi dan dukungan semua lembaga desa,” ujar Sarmin pada Selasa (6/5/2025).

Sarmin menyoroti peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif mengawal kebijakan desa sekaligus menjadi mitra kritis dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). “BPD menjadi salah satu pilar yang memastikan setiap kebijakan desa tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Selain itu, peran Rukun Tetangga (RT) juga mendapat perhatian khusus. Menurut Sarmin, RT merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah. RT berfungsi menyampaikan informasi secara langsung kepada warga sekaligus menampung aspirasi mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Ponoragan secara rutin menggelar rapat koordinasi dengan RT agar seluruh program desa dapat diketahui dan didukung bersama.

“Kita libatkan RT dari awal perencanaan. Mereka yang paling tahu kondisi lapangan dan apa yang dibutuhkan warganya,” jelasnya.

Tidak kalah penting, lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga didorong agar lebih aktif dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Keberadaan PKK sangat strategis dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menjaga lingkungan desa yang sehat.

Sarmin mengakui bahwa membangun sinergi antar lembaga desa bukanlah hal mudah, terlebih saat terjadi perbedaan pandangan maupun dinamika internal. Namun, ia memastikan bahwa setiap persoalan selalu diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah mufakat. “Perbedaan itu biasa, tapi semua tetap kita kembalikan ke musyawarah agar tidak ada yang merasa ditinggalkan,” tegas Sarmin.

Sebagai langkah penguatan kapasitas, Pemerintah Desa Ponoragan juga mengikuti berbagai pelatihan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelatihan mencakup tata kelola pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, serta strategi pembangunan partisipatif.

Ke depan, Sarmin berharap seluruh lembaga desa di Ponoragan dapat semakin profesional dan kompak dalam menjalankan peran masing-masing. “Kalau semua lembaga desa solid dan paham tupoksi, maka pembangunan dan pelayanan masyarakat akan berjalan lebih efektif dan harmonis,” pungkasnya.[]

Redaksi10

About Rara

Check Also

Desa Uempanapa Bentuk Koperasi, Warga Siap Majukan Ekonomi Lokal

MOROWALI UTARA – Pemerintah Desa (Pemdes) Uempanapa, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, menggelar Musyawarah …

Koperasi Merah Putih Dikebut, Notaris Diminta Turun ke Desa

JAKARTA — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani nota kesepahaman bersama 20 kementerian …

Desa-Desa Bergerak, Koperasi Merah Putih Dibentuk Tanpa SDM Baru

BLORA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menargetkan sebanyak 75.000 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *