Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus mematangkan rencana relokasi warga yang terdampak tanah longsor di Dukuh Banturejo, Dusun Jumok, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam. Sebagai langkah awal, Pemkab telah melakukan survei terhadap dua lokasi calon hunian sementara (huntara), meskipun titik pasti penempatan masih dalam tahap pembahasan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Agung Hariadi, mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah mendata serta menyiapkan dua lokasi yang berpotensi digunakan untuk hunian sementara bagi warga terdampak.
“Pemerintah desa sudah mendata dan menyiapkan lahan di dua tempat, dan kami sudah melakukan survei,” ujar Agung pada Rabu (12/2/2025).
Ia menambahkan bahwa Pemkab Jombang masih menunggu data final terkait jumlah warga yang bersedia direlokasi. Berdasarkan data sementara, terdapat 29 rumah atau sekitar 32 kepala keluarga (KK) yang terdampak. Namun, tidak semua warga memilih untuk tinggal di huntara.
“Data sementara yang kami terima dari desa menyebutkan bahwa ada 18 rumah yang penghuninya bersedia direlokasi ke huntara, sementara sisanya memilih untuk tinggal di rumah saudara. Namun, data ini masih bisa berubah,” tambahnya.
Pemerintah desa telah mengajukan dua lokasi lahan kepada Pemkab Jombang sebagai alternatif tempat hunian sementara. Kedua lahan tersebut merupakan milik warga setempat yang terletak di Dukuh Banturejo, tetapi berada di luar area rawan atau zona merah bencana.
“Hasil survei menunjukkan bahwa dua lahan yang disiapkan hanya cukup untuk delapan unit huntara. Saat ini, pemerintah desa masih mencari tambahan lahan untuk menampung warga lainnya,” jelas Agung.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya turut serta dalam proses penanganan ini karena pembangunan hunian sementara berada di bawah kewenangan Dinas Perkim. Hingga saat ini, prosesnya masih berada dalam tahap pembahasan lokasi dan belum memasuki fase pembangunan.
“Rapat kemarin baru membahas kepastian kebutuhan anggaran, karena sumber pendanaannya berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” pungkasnya.
Pemkab Jombang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan relokasi berjalan lancar serta memenuhi kebutuhan warga terdampak secara optimal.[]
Redaksi10
