Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan menargetkan sekitar 490 gerai selesai dibangun hingga akhir Juli 2026. Pemerintah menegaskan keberadaan KDMP bukan untuk bersaing dengan ritel modern maupun menggeser Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan pembangunan gerai KDMP kini memasuki tahap ketiga dalam program nasional pembentukan koperasi desa.
“Satgas ini memang dibentuk untuk mengawal percepatan pembentukan dan operasional koperasi desa. Sekarang kita sudah memasuki tahap ketiga, yaitu pembangunan gerai koperasi desa dan kelurahan,” kata Heni, sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu (22/07/2026).
Menurutnya, hingga pertengahan Juli 2026 telah terbentuk 1.037 KDMP di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Dari jumlah tersebut, sekitar 120 gerai telah rampung dibangun, sedangkan sisanya masih dalam berbagai tahapan konstruksi dengan target sekitar 490 gerai selesai pada akhir Juli.
Pemprov Kaltim juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) mulai dari tingkat pusat hingga daerah sesuai Instruksi Presiden. Di daerah, DPPKUKM Kaltim berkoordinasi dengan Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) untuk memantau progres pembangunan sekaligus menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah menyiapkan sumber daya manusia melalui rekrutmen manajer koperasi secara nasional. Para manajer mengikuti pendidikan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pembentukan karakter, disiplin, dan integritas sebelum memperoleh pelatihan teknis mengenai pengelolaan koperasi dan pengembangan usaha.
“Manajer koperasi ini direkrut secara nasional. Setelah melalui seleksi mereka mengikuti pendidikan bersama TNI untuk pembentukan karakter, disiplin, dan integritas. Setelah itu baru dilanjutkan pelatihan teknis perkoperasian dan pengembangan bisnis,” ujar Heni.
Ia menegaskan KDMP tidak akan mengambil alih peran BUMDes. Kedua lembaga tersebut justru dirancang saling melengkapi dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.
“BUMDes dan koperasi desa itu posisinya setara. Tidak ada yang mengambil alih atau menggeser fungsi yang lain. Justru keduanya menjadi motor ekonomi desa yang berjalan berdampingan,” ucapnya.
Heni juga membantah anggapan bahwa KDMP akan menjadi pesaing jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Menurutnya, fungsi utama koperasi desa adalah menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus memangkas rantai distribusi hasil pertanian melalui kemitraan langsung antara petani dan pembeli.
“Kehadiran koperasi desa bukan untuk menyaingi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Fungsi utamanya memastikan masyarakat desa mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET),” katanya.
Ia menambahkan, koperasi desa diharapkan berkembang menjadi pusat layanan ekonomi yang tidak hanya menyediakan sembako, tetapi juga memperkuat posisi tawar masyarakat, membuka akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
