Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BLITAR, DESA – NUSANTARA: Awal tahun 2026 menjadi periode yang berat bagi pemerintahan desa di Kabupaten Blitar. Pemangkasan signifikan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) memicu kekhawatiran meluas di tingkat desa, lantaran berpotensi mengganggu keberlangsungan pelayanan publik dan program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong sejumlah organisasi desa di Kabupaten Blitar mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat. Kedatangan para perwakilan desa itu dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjelaskan dampak konkret yang akan dirasakan warga desa akibat berkurangnya anggaran tahun ini.
Forum komunikasi antarkepala desa menilai penurunan ADD dan DD bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, melainkan ancaman langsung terhadap roda pemerintahan desa. Berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pelayanan sosial, operasional pemerintahan, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat, dinilai akan terdampak apabila tidak ada solusi kebijakan lanjutan.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, Rudy Puryono, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut diinisiasi oleh sejumlah organisasi desa, yakni APEDNAS, FORSEKDESI, dan PPDI Kabupaten Blitar. Langkah kolektif itu diambil sebagai bentuk ikhtiar untuk meluruskan persepsi publik yang selama ini menilai kepala desa hanya memperjuangkan kepentingan pribadi.
Menurut para kepala desa, aspirasi yang disampaikan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penurunan anggaran dinilai akan berdampak langsung pada tertundanya pembangunan, berkurangnya pelayanan dasar, serta melemahnya program sosial yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga desa.
Melalui dialog dengan DPMD, organisasi desa berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat serta mencari skema kebijakan alternatif agar desa tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Redaksi01-Alfian
