Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merespons cepat keluhan para orang tua siswa SMA Negeri 10 Samarinda terkait dugaan pungutan biaya asrama. Komisi IV DPRD Kaltim memastikan persoalan tersebut telah ditindaklanjuti melalui rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dan pihak sekolah guna mencari solusi yang adil dan berpihak pada peserta didik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan secara terbuka di Kantor DPRD Kaltim pada Senin (10/11/2025) yang lalu. Ia menjelaskan bahwa biaya yang dipersoalkan sebenarnya merupakan biaya hidup di asrama, bukan pungutan sekolah sebagaimana yang dikhawatirkan masyarakat.
“Yang membahas adanya pungutan yang dilakukan oleh asrama, sebenarnya ini bukan pungutan sekolah, tapi memang biaya hidup di asrama yang jumlahnya Rp2.600.000,” ujar Andi Satya Adi Saputra menjelaskan.
Menurut Andi, dari total biaya tersebut, pemerintah provinsi telah memberikan subsidi yang cukup besar. “Rp2.600.000 ini disubsidi oleh pemerintah Rp1.560.000, selisihnya ditanggung oleh orang tua siswa,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD memahami keberatan orang tua siswa. Mereka merasa terdapat perbedaan antara informasi awal saat penerimaan peserta didik baru dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam brosur penerimaan, disebutkan bahwa biaya asrama ditanggung penuh oleh pemerintah melalui program Gratis Poll.
“Tadi mereka bermohon agar biaya ini dihapuskan karena memang pada saat proses penerimaan siswa baru, di brosur penerimaan dikatakan bahwa biaya asrama biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi melalui program Gratis Poll,” jelasnya.
Andi mengakui adanya kesenjangan informasi tersebut dan menyebutnya sebagai persoalan serius yang perlu diselesaikan tanpa saling menyalahkan. “Tentu ini ada kesenjangan, boleh kita sebut ini sebagai false advertisement atau false marketing, tapi kita tidak mau mencari siapa yang salah di sini, kita carikan jalan keluarnya bagaimana caranya,” tegasnya.
Sebagai hasil rapat, DPRD bersama Dinas Pendidikan merumuskan solusi agar orang tua siswa tidak lagi dibebani biaya asrama. “Tadi kita sudah merumuskan formulasinya supaya tadi orang tua siswa tidak dibebankan sama sekali,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan. “Mudah-mudahan ke depan ini segera bisa direalisasikan, jadi intinya kita minta bahwa orang tua siswa jangan dibebankan biaya Rp1 pun,” tegasnya. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
