Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Ketersediaan tenaga gizi di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai minimnya jumlah tenaga gizi berpotensi menghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, terutama dalam mendukung pelaksanaan program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ananda menjelaskan bahwa persoalan tenaga gizi bukan sekadar isu teknis kesehatan, melainkan berkaitan langsung dengan upaya membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Ia mengacu pada standar nasional yang menetapkan kebutuhan tenaga gizi sebesar 0,35 per seribu penduduk atau sekitar 35 orang per 100 ribu jiwa.
“Namun, Kaltim masih jauh dari angka tersebut. Dengan populasi sekitar 4,045 juta penduduk, idealnya Kaltim membutuhkan lebih dari 1.400 tenaga gizi,” ujarnya di Samarinda, (13/12/2025).
Kondisi di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar. Saat ini, jumlah tenaga gizi di Kaltim baru mencapai 503 orang atau setara 13 tenaga gizi per 100 ribu penduduk. Keterbatasan ini berdampak pada pelayanan dasar, termasuk distribusi layanan konseling gizi yang belum merata, keterbatasan tenaga ahli di posyandu, hingga lemahnya pemantauan tumbuh kembang anak.
Situasi tersebut dinilai berisiko memperlambat upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk, yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah kabupaten dan kota. Ananda menegaskan bahwa intervensi gizi yang tidak ditopang oleh tenaga profesional akan sulit mencapai hasil maksimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Kaltim mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan di daerah. Perguruan tinggi seperti UMKT, Universitas Mulawarman, serta politeknik kesehatan dinilai memiliki potensi besar untuk membantu mengisi kekosongan SDM gizi.
“Mahasiswa yang sedang menjalani praktik lapangan dapat menjadi dukungan awal untuk menutup kekosongan tenaga di lapangan,” sambungnya.
Selain itu, Ananda menyatakan DPRD akan memperketat fungsi pengawasan agar pemerintah daerah lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan tenaga gizi. Ia menilai percepatan pemenuhan SDM menjadi langkah krusial agar target peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara merata.
“Percepatan pemenuhan SDM penting dilakukan agar target penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara menyeluruh,” kata Ananda. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
