Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kembali mengemuka dalam Rapat Paripurna Ke-48 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar Senin (01/12/2025). Pada rapat ini, DPRD menyampaikan laporan hasil reses masa sidang III tahun 2025 sekaligus menyerahkan secara resmi kumpulan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Agenda tersebut dihadiri seluruh anggota dewan dan jajaran eksekutif di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kaltim.
Melalui kegiatan reses yang dilaksanakan oleh 55 anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan, DPRD berhasil mengumpulkan beragam masukan yang menggambarkan kebutuhan nyata masyarakat. Aspirasi yang diserahkan dalam forum ini menyoroti isu-isu prioritas, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga dorongan terhadap penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menekankan bahwa laporan reses tidak sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari siklus pembangunan daerah yang memastikan kebijakan pemerintah provinsi tetap sejalan dengan kondisi di lapangan. “Reses ini dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Rata-rata aspirasi masyarakat hampir sama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan ekonomi. Semua anggota DPRD sudah melaksanakan reses, tidak ada yang tertunda,” ujarnya seusai rapat.
Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Asisten I. Yenni kembali mengingatkan bahwa hasil reses harus direspons secara konkret oleh perangkat daerah agar kebutuhan masyarakat dapat tertangani secara tepat sasaran. “Aspirasi masyarakat ini adalah suara rakyat yang harus diakomodasi. Harapan kami, pemerintah bisa memprioritaskan program-program yang benar-benar dibutuhkan,” katanya.
Ia juga menyoroti dinamika fiskal dalam APBD 2026 yang berpotensi memengaruhi tingkat pelayanan publik. Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Pemotongan anggaran memang berdampak, tetapi bukan kepada DPRD. Dampaknya lebih terasa bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan pemerintah harus menghadirkan solusi yang baik,” jelasnya.
Yenni berharap pemerintah daerah mampu menjadikan laporan reses sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kaltim. Ia menilai, aspirasi publik harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. “Kami ingin aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar diwujudkan. Dengan kebijakan yang tepat, kita yakin pembangunan Kaltim bisa lebih adil dan menyentuh semua lapisan,” pungkasnya.
Melalui penyampaian laporan reses ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Harapannya, setiap suara yang masuk dapat menjadi pijakan pembangunan yang inklusif, responsif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kaltim. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
