Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL – Permasalahan pendistribusian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Kalimantan Timur kembali mencuri perhatian setelah sejumlah perguruan tinggi melaporkan keterlambatan pencairan dana. Kendala ini terutama dialami kampus swasta yang bergantung pada bantuan pemerintah daerah untuk memastikan mahasiswa dapat memenuhi kewajiban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di awal semester.
Hambatan tersebut muncul akibat ketidaksesuaian data rekening penerima yang tercatat dalam daftar pengajuan bantuan. Sejumlah rekening mahasiswa dinyatakan tidak valid, sehingga pencairan tidak dapat dilakukan secara langsung. Kondisi ini membuat pemerintah harus menggabungkan proses pencairan dalam satu Surat Keputusan (SK), alih-alih menyalurkannya bertahap berdasarkan kesiapan data masing-masing perguruan tinggi. Alhasil, kampus yang sebenarnya sudah melengkapi persyaratan ikut terdampak karena menunggu perbaikan data dari kampus lain.
Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyampaikan pandangannya seusai Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kaltim pada Jumat (21/11/2025). Ia menegaskan bahwa mahasiswa dan kampus tidak seharusnya menjadi pihak yang dirugikan akibat kendala teknis administrasi. “Seharusnya kampus lain yang sudah lengkap tidak ikut terhambat hanya karena ada beberapa yang bermasalah. Pemerintah harus mencari kebijakan agar prosesnya tidak mengorbankan mahasiswa,” tegas Agusriansyah.
Ia menilai keterlambatan distribusi bantuan bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang membutuhkan kepastian finansial di awal semester. “Distribusi ini harus cepat karena menyangkut keberlangsungan kampus. Kita tidak ingin mahasiswa gelisah, apalagi orang tuanya ikut terbebani,” ungkapnya.
Lebih jauh, Agusriansyah menilai Program GratisPol Pendidikan, meski memiliki niat baik dan dianggap progresif, masih memerlukan penguatan regulasi agar tidak menimbulkan persoalan berulang. “Program gratis ini sangat baik, tapi harus benar-benar dianalisis dan didukung regulasi yang jelas. Jangan sampai menimbulkan masalah sosial atau hukum hanya karena teknis yang tidak dikelola baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan waktu antara tenggat pembayaran UKT mahasiswa yang mayoritas jatuh pada Januari, sementara realisasi anggaran pemerintah sering kali baru berjalan pada Februari. Menurutnya, ketidaksinkronan waktu tersebut berpotensi menciptakan tekanan tambahan bagi mahasiswa dan keluarganya.
Tidak hanya fokus pada kendala jangka pendek, Agusriansyah turut mengingatkan pentingnya keselarasan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang. Ia menekankan bahwa kualitas lulusan harus menjadi perhatian utama agar investasi pemerintah di sektor pendidikan memberi hasil nyata. Pemerintah daerah, katanya, perlu memastikan jurusan dan arah kebijakan pendidikan 5–10 tahun mendatang disesuaikan dengan kebutuhan industri agar angka pengangguran lulusan tidak terus meningkat.
Dengan sorotan DPRD Kaltim ini, publik berharap pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki manajemen data penerima bantuan agar Program GratisPol Pendidikan benar-benar berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa di seluruh Kalimantan Timur. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
