Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
ADVERTORIAL — Keyakinan mengenai kekuatan fiskal Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, di tengah dinamika pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Menurutnya, koreksi pendapatan tersebut tidak akan menggeser fokus utama pembangunan daerah, terutama Program Gratispol Pendidikan yang menjadi salah satu program inti Pemprov Kaltim.
Penjelasan itu disampaikan Hasanuddin setelah menutup Rapat Paripurna Ke-43 Masa Sidang III Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Utama Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jumat (21/11/2025). Di hadapan jurnalis, ia menyatakan bahwa kondisi fiskal daerah masih berada pada jalur yang aman. “Kesiapan fiskal kita cukup, meskipun ada pemangkasan dana Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sejak awal telah mengantisipasi kenaikan kebutuhan anggaran untuk mendanai Program Gratispol Pendidikan. Lonjakan anggaran dari sekitar Rp200 miliar menjadi sekitar Rp1,4 triliun telah dipetakan dalam penyusunan struktur APBD 2026. Dengan demikian, proyeksi belanja tersebut tidak akan mengganggu agenda prioritas lainnya. “Program pemerintah tetap optimis. Gratispol itu prioritas dan tentu akan kami dukung,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, serta berbagai program strategis yang masuk dalam belanja wajib akan tetap menjadi fokus utama, meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah. “Program prioritas tetap aman. Kebutuhannya sudah dipetakan sejak awal,” tutur legislator dari daerah pemilihan Balikpapan itu.
Pada proses awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS), Pemprov Kaltim memperkirakan APBD 2026 dapat mencapai Rp21,3 triliun. Namun, koreksi TKD membuat proyeksi pendapatan daerah turun menjadi sekitar Rp15 triliun. Meski demikian, Hasanuddin memastikan bahwa nilai tersebut masih mencukupi untuk menopang sejumlah rencana besar Pemprov Kaltim. Bahkan, DPRD menargetkan penetapan APBD dapat dilakukan sebelum akhir November agar berbagai program bisa berjalan lebih cepat.
“APBD Kaltim itu sekitar Rp15 triliun sekian. DPRD menargetkan rapat paripurna penetapan anggaran dilakukan pada akhir November 2025 agar pemerintah dapat memulai pelaksanaan program lebih awal dan tidak menunda proses administrasi belanja daerah,” tegasnya.
Hasanuddin juga menekankan pentingnya efisiensi dalam menyusun ulang prioritas belanja. Sektor-sektor yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan direview, sementara program yang bersentuhan dengan kebutuhan publik akan tetap dijaga. Program Gratispol disebutnya sebagai salah satu komitmen yang tidak boleh goyah. “Program Gratispol ini akan terus kami kawal agar benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim dan tidak sekadar menjadi program rutin tahunan,” ujarnya.
Dengan dukungan DPRD serta kesiapan fiskal yang masih terkendali, program pendidikan gratis tersebut dipastikan tetap menjadi pilar utama dalam APBD 2026. Pemerintah berharap program ini dapat memperluas akses pendidikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. []
Penulis: Hariyadi | Penyunting: Agus Riyanto
